Indeks Kemendagri

Melalui surat edarannya, Kemendagri telah membatasi perekaman data e-KTP hingga 30 September. Meski tenggat waktu telah ditetapkan, beragam masalah perekaman data e-KTP masih ditemui.

Kemendagri menegaskan, warga masih dapat mengurus perekaman data untuk memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP meski sudah melewati batas yang ditentukan. Bila warga kehabisan blangko e-KTP, Pemda diperbolehkan mengeluarkan surat pengganti identitas sementara yang memiliki fungsi serupa e-KTP.

Kemendagri menyatakan bahwa situs-situs yang mengklaim dapat mengecek data E-KTP  di berbagai media sosial adalah tidak valid karena bukan dibuat oleh pemerintah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis tahapan jadwal Pilkada DKI 2017 ini akan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU DKI.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan bertanggun jawab penuh terhadap tiga opsi sistem pemilu dalam draf revisi UU Pemilu yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nantinya.

Di Iran para suami memakai jilbab sebagai bentuk solidaritas terhadap istri mereka. Aturan ketat tentang pakaian tertutup di ruang publik bagi perempuan Iran dianggap menindas. Gerakan ini menjadi perhatian dunia karena Iran menjadi salah satu negara yang kerap mengurusi ruang privat warganya atas nama agama. Peraturan dan hukum yang berlaku di negara itu dianggap tak ramah terhadap perempuan. Bagaimana dengan Indonesia?

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan seluruh pemerintah daerah yang wilayahnya dilewati jalur pemudik untuk siaga dalam mengantisipasi membludaknya arus balik khususnya sepanjang jalur pantai utara (pantura).

Sumarsono selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,  akan meluruskan sejumlah Peraturan Daerah  yang dianggap diskriminatif. Pernyataan tersebut disampaikannya berkaitan dengan polemik yang terjadi pada salah satu Perda di Kabupaten Serang, Banten terkait dengan penutupan rumah makan selama Ramadan yang menuai pro dan kontra di masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yuswandi A. Temenggung dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (e-KTP).

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan menilai pemerintah desa masih lemah dan menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dibehani.

Peristiwa yang terjadi di hadapan ribuan pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota Palu ini pun mendapat tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri.