tirto.id - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan mendukung segera diterapkannya e-Budgeting untuk meningkatkan transparasi penggunaan anggaran negara di pusat dan daerah serta mencegah maraknya korupsi.
“Dengan adanya transparansi anggaran (e-Budgeting), setidaknya banyak kepala daerah yang takut mengambil keputusan untuk melangkah, harus memastikan terlabih dahulu programnya terlaksana. Harus fokus, itu setidaknya ada rasa untuk mengutamakan,” kata Tjahjo.
Ia menyatakan demikian saat memberikan sambutan di acara Peluncuran Hasil Local Budget Study (LBS) dan Portal Info-Anggaran yang diselenggarakan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), di Hotel Arya Duta, Gambir Jakarta pada Kamis (16/3/2017).
Tjahjo mencontohkan di penggunaan Dana Desa. Menurut dia, setiap warga desa wajib menerima informasi alokasi anggaran Dana Desa sekaligus terlibat dalam perumusannya.
Lebih lanjut, Tjahjo mencatat beberapa daerah memang sudah melakukan transparansi anggaran, namun belum mengintegrasikan data anggaran ke dalam sistem yang bisa diakses oleh masyarakat.
Dia menjelaskan transparansi anggaran melalui e-Budgeting saat ini merupakan solusi yang paling efektif demi mencegah terjadinya korupsi.
Di tempat yang sama, Bupati Bojonegoro, Suyoto membenarkan pentingnya semua pemerintah daerah segera mengadopsi sistem transparansi anggaran yang bisa diakses oleh publik.
Transparasi juga semestinya tak hanya dalam persoalan dana. Menurut Suyoto, transparansi juga penting dalam politik kebijakan. "Kepercayaan rakyat hilang ketika politiknya tertutup.”
Penulis: Chusnul Chotimah
Editor: Addi M Idhom
