Indeks E-budgeting
Syarat Daerah Bisa Menerapkan e-Budgeting untuk Anggaran APBD
Berikut adalah syarat suatu daerah dapat menerapkan penyusunan APBD dengan e-budgeting.
Apa yang Dimaksud dengan e-Budgeting?
Pemerintah dapat mengendalikan anggaran lebih baik mealui e-Budgeting. Apa yang dimaksud dengan e-Budgeting? Temukan penjelasannya lengkap di sini.
Mengoreksi Anggaran Janggal di KUA-PPAS seperti PSI Itu Biasa Saja
DPRD memang berperan mengoreksi anggaran-anggaran janggal. Karena itu, sebenarnya manuver PSI biasa-biasa saja.
Anies Salahkan e-Budgeting Era Ahok, Djarot: Bukan Salah Sistemnya
Djarot menilai kesalahan penganggaran bukan pada sistem, melainkan SDM di Pemprov DKI Jakarta yang tak pandai dalam menginput anggaran.
KPK Sindir Sistem Informasi Negara Dirilis Akhir Periode I Jokowi
Ketua KPK Agus Rahardjo mempertanyakan alasan program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) baru diluncurkan saat akhir periode pemerintahan Presiden Jokowi.
Mendagri Minta Pemda Terapkan e-Planning dan e-Budgeting
Tahun 2004-2017 terdapat 392 kepala daerah tersangkut hukum, dengan jumlah terbesar adalah korupsi sejumlah 313 kasus.
Mendagri Tjahjo Ingin e-Budgeting Segera Diterapkan
Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan berharap sistem e-Budgeting segera diterapkan di pusat dan seluruh daerah hingga level desa agar mencegah korupsi dan mendorong peningkatan pengawasan publik.
Menpan Sebut Tata Kelola Pemerintahan Yogyakarta Patut Ditiru
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Asman Abnur mengajak seluruh daerah di Indonesia untuk meniru prakte implementasi tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.