Indeks E-budgeting

Jumlah tersebut terdiri dari biaya makan untuk sekali rakor senilai Rp118 ribu per orang dan biaya kudapan atau snack Rp53 ribu per orang.

Kedua teknologi itu diterapkan dengan maksud menekan potensi manipulasi anggaran.

Berikut adalah syarat suatu daerah dapat menerapkan penyusunan APBD dengan e-budgeting.

Pemerintah dapat mengendalikan anggaran lebih baik mealui e-Budgeting. Apa yang dimaksud dengan e-Budgeting? Temukan penjelasannya lengkap di sini.

DPRD memang berperan mengoreksi anggaran-anggaran janggal. Karena itu, sebenarnya manuver PSI biasa-biasa saja.

Djarot menilai kesalahan penganggaran bukan pada sistem, melainkan SDM di Pemprov DKI Jakarta yang tak pandai dalam menginput anggaran.

Ketua KPK Agus Rahardjo mempertanyakan alasan program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) baru diluncurkan saat akhir periode pemerintahan Presiden Jokowi.

Tahun 2004-2017 terdapat 392 kepala daerah tersangkut hukum, dengan jumlah terbesar adalah korupsi sejumlah 313 kasus.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan berharap sistem e-Budgeting segera diterapkan di pusat dan seluruh daerah hingga level desa agar mencegah korupsi dan mendorong peningkatan pengawasan publik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Asman Abnur mengajak seluruh daerah di Indonesia untuk meniru prakte implementasi tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.