Indeks Kemendagri

Terdakwa korupsi proyek e-KTP, Irman yang merupakan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) membantah pernyataan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini terkait permintaan uang untuk mantan Mendagri Gamawan Fauzi.

Dalam persidangan e-KTP, Gamawan Fauzi sempat adu argumen atas informasi yang diberikan mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap. Perbedaan terjadi terkait keterangan perubahan sumber anggaran proyek e-KTP.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan berharap sistem e-Budgeting segera diterapkan di pusat dan seluruh daerah hingga level desa agar mencegah korupsi dan mendorong peningkatan pengawasan publik.

Permohonan penjadwalan ulang tersebut diajukan karena Agus, yang saat ini aktif sebagai Gubernur Bank Indonesia, harus memimpin Rapat Dewan Gubernur bulanan.

Gamawan Fauzi membantah bahwa dirinya menerima uang dari kasus proyek e-KTP ini dan meminta semua pihak tidak melakukan fitnah kepada orang lain.

Kemendagri meminta saran ke KPK untuk kembali melanjutkan proyek e-KTP. Kasus korupsi e-KTP sebelumnya, mengaku membuat gentar Kemendagri untuk melanjutkan proyek itu.

Zudan menyampaikan bahwa Kemendagri dan KPK tidak membahas soal tender e-KTP, namun hanya membahas khusus pemanfaatan data.

Para tersangka mengkondisikan agar konsorsium PNRI memenangkan lelang.

Wawancara dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil soal sengkarut pengadaan e-KTP.

Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon mengaku Partai Gerindra sudah mengonfirmasi tidak adanya aliran dana korupsi e-KTP yang diterima oleh Anggota DPR Komisi II dari Partai Gerindra.

Tercatat 300 saksi dipanggil ke gedung KPK sejak perkara kasus korupsi e-KTP bergulir tiga tahun terakhir.

Usulan hak angket "Ahok Gate" akan dibacakan dalam sidang paripurna DPR. Namun, di atas kertas, dengan menghitung konstelasi koalisi, tak mudah meloloskan usulan Ahok Gate ini.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan pengajuan hak angket "Ahok Gate" tidak terpengaruh hasil tafsir dari fatwa Mahkamah Agung, sehingga tetap bisa bergulir.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan mengomentari bergulirnya usulan Hak Angket DPR RI terkait pengaktifan kembali status Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo akan berkonsultasi ke Mahkamah Agung (MA) setelah hari ini muncul gugatan terhadap pengaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Nilai duit korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau E-KTP, yang sudah dikembalikan kepada KPK, telah mencapai Rp250 miliar.

Kementerian Dalam Negeri telah memiliki sistem yang mampu menangkal ancaman KTP palsu milik pemilih ganda di Pilkada Serentak 2017. 

KPK terus selidiki korupsi KTP elektronik, salah satunya menyidik supplier di Singapura.

Ketua DPR, Setya Novanto, diperiksa KPK untuk ketiga kalinya dalam kapasitasnya sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik periode 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, meminta Kapolres setempat memproses hukum dengan tuntas dan tegas kasus tersebut karena telah mencederai wajah birokrasi pemerintahan di Indonesia. Namun demikian, sanksi terhadap Ahmad Yantenglie masih menunggu proses hukum atas kasus tersebut.