tirto.id -
Menurut dia, ada sejumlah pos anggaran yang direkomendasikan untuk diubah, dikurangi atau dihilangkan. Salah satunya, adalah anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
"Itu kita minta untuk dikurangi," ujar Syarifudin saat dihubungi Kamis (21/12/2017). "Kan pertimbangan kami dalam rangka penghematan juga," imbuhnya.
"Contoh misalnya, kalau mau butuh ahli tata kota, ya taruh di Dinas Tata Kota, kayak begitu. Jadi, dalam kegiatan. Kalau kegiatannya selesai, enggak harus setahun misalnya. Kira-kira seperti itu. Masuk di dalam program kegiatan," sebutnya.
"Seandainya
itu masih tetap dalam satu tim itu posnya, maka itu harusnya menggunakan belanja penunjang operasionalnya. Biaya penunjang operasionalnya kepala daerah," jelasnya."Memang batasnya hari ini. Mudah-mudahan beneran hari ini bisa kita terima. Saya masih rapat di luar kantor, belum update," ujarnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri