tirto.id - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan menegaskan instruksi nonton bareng (nobar) film G30S/PKI yang dilontarkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di satuan-satuan TNI tidak perlu diperdebatkan lagi.
"Masa kita bertengkar gara-gara nobar film G30S/PKI," kata Zulkifli Hasan usai membuka Pelatihan bagi Pelatih Empat Pilar Kebangsaan, di Banda Aceh, Kamis (28/9/2017) malam.
Nobar film G30S/PKI dinilai penting untuk pembelajaran bagi masyarakat dan generasi muda bangsa bahwa Indonesia pernah mengalami sejarah yang kelam.
"Kalau ada yang mau nonton silakan. Yang tidak mau nonton juga silakan. Jangan diributkan," kata Zulikifli, seperti diberitakan Antara.
Menurut dia, ada hal yang lebih penting untuk diributkan, yakni prestasi olahraga Indonesia yang memburuk saat mengikuti SEA Games di Kuala Lumpur, Malaysia.
"Indonesia hanya mampu di posisi kelima. Tapi, tidak ada yang ribut tuh," katanya.
Dalam kunjungannya ke Banda Aceh, Zulkifli mengingatkan kepada para mahasiswa di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan para ulama Aceh bahwa paham komunis tidak mungkin lahir kembali di Indonesia.
"Indonesia merupakan bangsa yang ber-Tuhan dan menolak paham anti-Tuhan. Jelas Indonesia menolak komunis, seperti yang tertuang dalam sila pertama Pancasila," katanya.
Oleh karena itu, Ketua Umum PAN itu mengimbau kepada masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup untuk mempersatukan seluruh Bangsa Indonesia.
"Kalau Pancasila jadi kebutuhan sehari-hari, maka Pancasila akan mempersatukan. Pancasila bukan senjata mengkotak-kotakkan. Tapi Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa," katanya.
Menanggapi polemik nobar film ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan memberikan kebebasan bagi masyarakat menonton atau tidak terkait film Penumpasan Penghianatan G30S PKI yang rencananya diputar secara serentak pada 30 September mendatang. Tjahjo mengaku, Kemendagri tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut.
“Mendagri tidak pada posisi dapat memberikan izin atau melarang masyarakat dan media untuk menonton film [Penumpasan Penghianatan G30S PKI]” kata Tjahjo saat dikonfirmasi, Rabu (20/9/2017).
Pernyataan Tjahjo tersebut sebagai respons atas klaim Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo yang menyebut pemerintah telah mempersilakan untuk menonton bersama. “Yang bisa melarang saya hanya pemerintah. Polemik dan ada penentangan dari berbagai pihak itu, emangnya gue pikirin,” kata Gatot, pada Senin (18/9/2017).
Terkait instruksi itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai film G30S PKI perlu dibuat versi baru.
“Ya akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian,” kata Jokowi usai meninjau Jembatan Gantung Mangunsuko di Kecamatan Dusun, Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2017) seperti diberitakan Antara.
Jokowi tidak menjelaskan apa yang ia maksud dengan membuat versi baru film G30S PKI dan pada aspek apa saja pembaruan mesti dilakukan. Namun, menurut mantan gubernur DKI Jakarta ini versi terbaru film G30S PKI penting agar generasi muda milenial lebih bisa menerima pesan sejarah yang hendak disampaikan.
“Untuk anak-anak milenial yang sekarang tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka,” ujarnya.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
