Indeks Kekerasan Polisi Tangani Demo

AL'MI mengajukan gugatan PMH terhadap DPR, Kapolda Metro Jaya, Kapolri, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden terkait demo ricuh.

Yusril menjamin pemerintah menghormati independensi enam lembaga tersebut dalam mengusut kasus demo ricuh pada akhir Agustus 2025.

Keberadaan TGPF dapat menjadi dasar memastikan hak publik atas kebenaran sekaligus menghadirkan rasa aman yang nyata.

LPSK sudah kantongi 2 rekaman CCTV di rumah sakit, tapi belum bisa menjangkau CCTV di Jalan Veteran.

Tim independen harus mengungkap penyebab demonstrasi, aktor intelektual, penyandang dana, hingga target di baliknya.

Ini dilakukan demi mengungkap fakta-fakta mengenai unjuk rasa yang meluas dam berakhir rusuh pada akhir Agustus lalu.

Kuasa hukum sebut ada tindakan pelemparan barang ke arah Iko sehingga membuatnya terjatuh dari sepeda motor.

Setidaknya ada empat permintaan kepada OHCHR yang dilayangkan YLBHI, KontraS, dan CELIOS.

4 pria itu mencuri mesin ATM saat penjarahan gedung DPRD Makassar, akhir Agustus 2025. Masing-masing dari mereka mendapat Rp18 juta dari mesin itu.

Sebelumnya, DPR juga memastikan pihaknya belum menerima surat presiden mengenai pergantian Kapolri, sampai Jumat (12/9/2025).

Berdasarkan data KontraS, aduan orang hilang dari rangkaian aksi massa akhir Agustus 2025, yang diterima lembaganya mencapai 44 orang.

Demonstrasi turut menyinggung tindakan represif aparat terhadap warga dalam berbagai aksi unjuk rasa yang terjadi akhir Agustus lalu.

Yusril menyatakan keputusan atas usulan pembentukan TGPF terkait peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh, kewenangan Presiden Prabowo.

Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) resmi membentuk tim investigasi independen untuk mengusut peristiwa rentetan aksi unjuk rasa se-Indonesia.

Komnas Perempuan mendorong kepolisian membebaskan tiga perempuan yang masih ditahan hingga saat ini.

Winam Agus tidak mengundurkan diri dari kepolisian, melainkan resmi memasuki masa purnatugas setelah pensiun pada Sabtu (30/8/2025).

Presiden Prabowo menyetujui pembentukan tim investigasi independen kekerasan aparat dalam rentetan aksi demo usai diskusi dengan tokoh agama.

Pendeta Gomar Gultom menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim reformasi Polri.

Yusril-Otto sepakat tak perlu membentuk tim investigasi independen untuk aksi kekerasan selama rentetan unjuk rasa se-Indonesia mulai 25 Agustus 2025.

TAUD menilai, upaya pelindasan terhadap ojol Affan dengan mobil rantis tidak lagi sebatas pelanggaran etik, melainkan sudah memenuhi unsur Pasal 338 KUHP.