Indeks Kejaksaan Agung Ri

Kejaksaan Agung enggan menanggapi kabar keputusan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencabut permohonan banding atas vonis dua tahun penjara yang diberikan majelis hakim perkara penistaan agama.

Kejaksaan Agung sedang mengkaji daftar nama para terpidana mati yang akan dieksekusi. Kajian itu untuk memastikan para terpidana mati itu sudah terpenuhi hak-hak hukumnya sebelum menjalani eksekusi.

Kejaksaan Agung telah mencabut status tersangka untuk eks Dirut BUMN, Agus Suherman di kasus dugaan korupsi mobil listrik.

Kejaksaan Agung bersikukuh penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka di korupsi mobil listrik sudah tepat meskipun bukti kerugian negara di perkara ini belum berdasar audit BPK RI.

Kuasa Hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra menolak penetapan kliennya sebagai tersangka di kasus korupsi mobil listrik karena belum ada penghitungan kerugian negara dari audit BPK RI.

Kejaksaan Agung menyatakan penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka di kasus korupsi mobil listrik tidak hanya berdasarkan isi putusan terdakwa Dasep Ahmadi, tapi juga serangkaian bukti yang kuat.

Kejaksaan Agung sedang meneliti kembali daftar terpidana mati di kasus narkoba, yang akan dieksekusi, secara cermat dan hati-hati. 

Penyidik kejaksaan akan segera memeriksa mantan Wakil Dirut Pertamina, Ahmad Bambang terkait kasus dugaan korupsi penyediaan dan operasi kapal pada PT Pertamina Trans Kontinental.

Kejaksaan Agung siap mengawal proyek LRT, demi mewujudkan impian proyek infrastruktur pemerintahan Joko Widodo.

Kejaksaan Agung dinilai tidak menjalankan proses hukum yang fair dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama. Terhitung hanya tiga hari setelah menerima berkas penyidikan dari polisi, pihak kejaksaan menyatakan penyidikan polisi sudah P-21 dan kemudian melanjutkannya ke pengadilan. Padahal berkas Ahok mencapai 826 halaman.

Penugasan para jaksa dalam mengawal dan mengamankan proyek infrastruktur berpotensi menurunkan capaian kinerja mereka. Jika pada tahun 2015 kinerja penyidikan pidsus dari Kejagung hingga Kejari mencapai 1.717 perkara, kini hingga September 2016 baru mencapai 1.200 perkara.

Jaksa Agung pernah mengajukan anggaran Rp63,6 miliar ke Komisi III DPR untuk operasional keterlibatan jaksa dalam mengawal dan mengamankan proyek pembangunan infrastruktur. Padahal jika memanfaatkan BPK atau BPKP, tidak perlu ada lagi pengeluaran negara.

Para jaksa mendapat tugas baru sebagai pengawal dan pengaman proyek infrastruktur pemerintah mulai dari pusat hingga daerah. Tujuannya, meminimalisir terjadinya penyelewengan. Namun, keterlibatan para jaksa di dalam berbagai proyek pembangunan justru dikhawatirkan memunculkan konflik kepentingan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Maruli Hutagalung, adalah salah satu sosok yang paling berperan atas ditahannya Dahlan Iskan atas kasus korupsi PT PWU

Pemerintah minimal harus menggelontorkan Rp200 juta untuk satu eksekusi. Ongkos mahal ini tak berpengaruh meredam kasus pidana, termasuk peredaran narkoba.

Akses informasi pelaksanaan eksekusi terhadap empat terpidana mati terkesan ditutup-tutupi oleh Kejaksanaan Agung. Atas tertutupnya akses informasi tersebut, Jaksa Agung HM Prasetyo berdalih agar eksekusi dapat berjalan tertib, aman, dan lancar.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengakui kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Agung semakin berkurang dikarenakan masih banyak jaksa yang terjerat kasus hukum, mulai dari kasus penyalahgunaan narkoba hingga korupsi.