Indeks Kejaksaan Agung

Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Agustus, Pinangki Sirna Malasari belum pernah ditampilkan ke publik. Ia pun belum sempat diperiksa polisi.

Gedung Kejaksaan Agung bukanlah cagar budaya. Gedung itu pun luput diasuransikan. Pembangunan kembali memanfaatkan APBN.

Penyidik menunggu penjadwalan ulang pemeriksaan karena Pinangki belum memberikan keterangan, Kamis (27/8/2020).

Djoko Tjandra diduga memohon kepada Pinangki untuk meminta fatwa ke MA agar tidak dieksekusi.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono sebut telah memeriksa 59 saksi terkait kebakaran Gedung Kejaksaan Agung.

Kemenkeu menyatakan saat ini asuransi gedung pemerintahan baru mencangkup gedung milik Kemenkeu, sisanya sama sekali belum termasuk Kejagung.

Saksi yang diperiksa terdiri dari petugas keamanan, tukang yang berada di sekitar lokasi, dan pihak Kejagung.

Gedung Kejagung Kebakaran

KPK sebaiknya menangani perkara di Kejaksaan Indragiri Hulu demi memperoleh kepercayaan publik.

Kejaksaan Agung menyebut Fedrik meninggal akibat sakit komplikasi diabetes.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari berkarier di banyak tempat. Karier yang menanjak berbanding lurus dengan kekayaannya.

Penyidik masih menelusuri jumlah pasti suap yang diterima Pinangki.

Pinangki diduga menerima uang senilai 500.000 dolar AS terkait kasus Djoko Tjandra.

Foto Jaksa Pinangki bersama Djoko Tjandra dan pengacaranya tersebar di media sosial.

Kejagung Hari Setiyono berkilah Jamintel juga sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, tapi diakui belum berhasil menangkap Djoko Sugiarto Tjandra.

Banyak pihak menuding Kejaksaan tak serius sehingga koruptor Djoko Tjandra bisa melenggang bebas masuk ke Indonesia hingga mengajukan PK.

Penyidik mencari dan mengumpulkan bukti tentang tata laksana proses importasi barang (komoditas perdagangan) dari luar negeri khususnya untuk tekstil dari India.

Anita beserta Djoko Tjandra diduga bertemu dengan Kajari Jaksel, Nanang Supriyatna.

Wartawan law-justice.co Ricardo Ronald merasa dipukul dengan keras dari belakang oleh staf Puspenkum Kejagung.

Mahfud MD mengklaim masih menunggu hasil kajian untuk melanjutkan kembali kebijakan menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor atau tidak.