Indeks Kejaksaan Agung

Penyitaan aset dilakukan setelah penyidik Kejagung menggeledah sejumlah lokasi di Pontianak, Kalimantan Barat.

Kejagung koordinasi dengan BGN soal pemanfaatan motor listrik terkait kasus korupsi MBG. Motor disegel, tapi tak disita agar tetap bisa digunakan.

Saat memberikan keterangan ke penyidik, Sony mengatakan bahwa Nanik melakukan perubahan yayasan dilakukan tanpa mekanisme administrasi yang semestinya.

Jaksa Agung RI, Sanitiar (ST) Burhanuddin, menyatakan aset tersebut diserahkan secara sukarela oleh terpidana Eddy Tansil.

Kejagung menerangkan mark up yang dilakukan dalam dugaan korupsi ini karena pembentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan secara melawan hukum.

PT YAT merupakan perusahaan penyedia motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN).

Syarief menyatakan, peran tersangka Asep adalah pihak swasta yang diminta tersangka Sony mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program MBG.

Qodari mengatakan pemerintah bakal mengikuti kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung itu.

Boyamin juga mengklaim telah dapat data mark up yang dilakukan Dadan, Sony, dan Lodewyk dari sejumlah pengadaan barang.

Krisna menyebut, Sony Sonjaya selaku kliennya akan bersikap kooperatif dan mengungkap pihak lainnya yang terlibat dalam kasus itu lewat pengajuan JC.

Syarief mengaku bahwa pemeriksaan ketiga tersangka sejak Rabu (3/6/2026) sebagai saksi lalu langsung ditingkatkan sebagai tersangka hingga ada penahanan.

Kejagung mengusut dugaan sunat insentif SPPG Rp6 juta per hari oleh tiga tersangka korupsi BGN, sambil mendalami vendor dan yayasan terkait.

Nicko Widjaja bantah pernah memiliki hubungan maupun kedekatan khusus dengan para pendiri hingga investor di TaniHub Group.

Kejagung menjerat Dadan Hindayana serta dua eks Wakil Kepala BGN dengan pasal berlapis dalam kasus dugaan korupsi program MBG.

Jimly menambahkan, Jaksa Agung justru melaporkan ada 14 kasus yang melibatkan Hery Susanto dan semua berkaitan kasus hukum yang ditangani Kejaksaan Agung.

Penyidik mengantongi adanya dugaan penerimaan uang dari Wilmar Group kepada tersangka Yeka untuk mengeluarkan rekomendasi Ombudsman RI.

Kejagung menyatakan PT QSS seharusnya tidak memenuhi persyaratan mendapatkan IUP Operasi Produksi sebagaimana SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Aseng diduga bekerja sama dengan penyelenggara negara melakukan penambangan di luar wilayah IUP yang diberikan.

Kasus dugaan pemerasan itu diduga terjadi saat Ridwan menjabat Kajari Kupang, NTT.

Kepala BPA Kejaksaan Agung, Kuntadi, menyatakan bahwa crude oil tersebut dibuka dengan harga Rp800 miliar dan dipasang saat pra-event BPA Fair.