Indeks Kejaksaan Agung

Barita memastikan, Satgas PKH mengantongi sejumlah nama, perusahaan, dan pola bisnis yang dijalankan Arif, sehingga meyakini adanya dugaan tindak pidana.

JPU mengatakan 103 saksi dan 5 ahli tersebut juga akan dihadirkan untuk terdakwa lain dalam perkara ini, yakni Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin.

Penyidik turut menyita sejumlah dokumen dan ponsel yang diduga menyimpan percakapan terkait perkara.

Pengacara Febrie Adriansyah menilai Ferry tidak patut mendapat perlindungan dari LPSK.

JAM PIDSUS memeriksa saksi dari Foster & Oil Energy Pte. Ltd. terkait dugaan korupsi tata kelola KSO migas di Bekasi periode 2009–2024.

Penyerahan dana tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan perkara Henry Surya selalu pemilik KSP Indosurya, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kejagung menetapkan Dirut PT CNI sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola nikel 2017–2020 dengan kerugian negara mencapai Rp401,65 miliar.

Satgas PKH menyerahkan Rp13,2 triliun ke kas negara dan menguasai kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026.

Kejagung terlihat memberikan perlakuan beda terhadap Kolonel Cpl Budi Utomo, yang tak diperlihatkan ke publik saat menjadi tersangka korupsi MBG.

BPA Kejaksaan RI memperkuat kerja sama pemulihan aset lintas negara melalui AGM ke-11 ARIN-AP di New Delhi, India, pada 28–30 September 2026.

Berkas perkara enam tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.

Hasil lelang barang rampasan negara ini akan disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penggeledahan dilakukan penyidik JAM Pidsus dalam rangka mengumpulkan alat bukti.

Hery dituntut dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi soal pengaturan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tata kelola pertambangan nikel periode 2013-2025.

Barang sitaan batu bara dengan estimasi sekitar 436 ribu ton itu dilelang terkait dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kalteng.

Kejagung menyebut Itu adalah nilai dari 38 aset tanah gabungan dari ketiga tersangka dalam kasus ini.

Kejagung mengatakan pengembalian tersebut senilai Rp5 miliar yang diberikan dalam bentuk tunai dan mata uang rupiah.

Anang mengakui, Tim 9 memang menjadikan rujukan BAP yang dilakukan oleh peyidik Kortastipidkor Polri sebelumnya, tetapi belum tentu BAP dari Kortas Tipikor.

Abdul Hakim Ritonga adalah mantan Wakil Jaksa Agung di tahun 2009 yang pernah menangani kasus pembunuhan Munir. Berikut profil dan rekam jejaknya.

A. H. Ritonga merupakan Wakil Jaksa Agung RI yang menjabat hanya tiga bulan, sejak 12 Agustus hingga 5 November 2009.