Indeks Kejagung

Vonis kepada terdakwa eks Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Ahmad Anang Latif dan Yohan Suyanto akan digelar hari ini (8/11/2023).

Jampidum Kejagung telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait dugaan kasus penyebaran berita bohong yang menjerat Rocky Gerung.

Kejagung membantah mengenal salah satu tersangka korupsi BTS 4G Kominfo, Naek Edward Parulian Washington Hutahaean alias Edward Hutahaean.

Nama Sadikin Rusli kerap kali disebut sebagai perwakilan dari BPK RI oleh saksi maupun terdakwa pada sidang korupsi BTS Kominfo.

Edward Hutahaean diduga melakukan permufakatan jahat, menyuap, diduga menerima, menguasai, menempatkan, menggunakan uang senilai Rp15 miliar.

Kantor Kemendag digeledah penyidik Kejagung, Mendag Zulhas menjamin instansinya mendukung proses hukum yang berjalan.

Kemendag diduga telah melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.

Kejagung mengakui adanya pengakuan bila ada aliran uang ke staf Komisi I DPR RI, Nistra Yohan, tetapi tak didapat bukti tambahannya.

Kejagung mendalami soal otoritas mana yang berwenang mengambil keputusan soal ekspor CPO untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

Kejagung terus mendalami kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). 

Nasdem tidak ingin Anies Baswedan memiliki kesan pembawa sial bagi tokoh atau partai politik yang terseret kasus hukum.

Kejagung berdalih ingin menggali keterangan Airlangga Hartarto guna mendalami tindak pidana korupsi minyak goreng yang telah terbukti sebelumnya.

Kejagung berdalih pemeriksaan Airlangga Hartarto merupakan hasil pengembangan fakta yang ditemukan di persidangan kasus minyak goreng.

Kejagung membantah pertemuan Jaksa Agung dan Menkominfo terkait dengan perkara korupsi BTS Kominfo yang sedang diproses penyidik Jampidsus.

Kejagung bakal kembali memanggil Airlangga pada Senin pekan depan (24/7/2023) terkait kasus perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO.

Airlangga Hartarto dinilai sebagai pejabat yang mengetahui soal prosedur perizinan, kebijakan, serta pelaksanaan kegiatan ekspor-impor CPO.

Maqdir Ismail mengklaim juga pernah menyerahkan uang Rp8 miliar kepada Kejaksaan Agung atas kepentingan Irwan Hermawan.

Maqdir Ismail mengatakan uang Rp27 miliar yang dibawanya merupakan uang yang diterima oleh kliennya, Irwan Hermawan terkait perkara korupsi BTS Kominfo.

Maqdir Ismail akan diperiksa terkait pernyataannya soal pengembalian uang senilai Rp27 miliar oleh pihak swasta terkait perkara korupsi BTS 4G Kominfo.