Indeks Kejagung

Pergantian tim jaksa penuntut umum dalam persidangan Teddy Minahasa karena permintaan Kejati DKI Jakarta guna penguatan proses pembuktian.

Kejagung menjelaskan alasan tetap mengajukan banding terhadap terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo.

Kejagung mengklaim bersikap independen & tanpa intervensi soal keputusannya tak mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer 

Kejagung menilai jaksa penuntut umum berhasil meyakinkan hakim membuktikan adanya pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo dan 4 terdakwa lainnya.

Kejagung menjadwalkan ulang pemeriksaan Menkominfo Johnny G Plate sebagai saksi pada 14 Februari 2023 pekan depan.

Jaksa menilai pengumpulan dana dilakukan KSP Indosurya ilegal karena memanfaatkan kelemahan hukum perkoperasian demi mengeruk keuntungan masyarakat.

Sekira 180 aset tanah dan bangunan berhasil disita Tim Koneksitas terkait korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) periode 2013-2020.

Menurut Kejagung Eliezer bukan penguak atau mengungkapkan fakta hukum yang pertama, justru keluarga Brigadir Yosua dianggap sebagai penguak fakta pertama.

Fadil menjamin jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua tidak asal dalam menyampaikan tuntutannya.

Penilaian tuntutan bukan saja diasesmen dari mens rea, tapi kesamaan niat & peran dari masing-masing terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua.

Pencegahan ke luar negeri terhadap 23 orang demi mempermudah proses penyidikan dan pemeriksaan guna menggali informasi terkait perkara.

Jaksa Agung ST Burhanuddin akan melakukan penindakan bagi anggotanya tanpa toleransi yang melakukan pelanggaran disiplin.

Keberadaan para anggota Satgassus P3TPK yang baru bisa mengoptimalisasi penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU.

Aremania dan korban tragedi Kanjuruhan mengeluhkan sikap Polri yang terkesan tidak profesional dan lambat memproses laporan mereka.

Jumlah penyelamatan keuangan negara oleh Kejagung selama 2022 menyentuh Rp6.194.415.754.469.

Satu dari tiga saksi yang diperiksa Kejagung hari ini terkait dugaan TPPU kasus korupsi BTS Kominfo adalah pejabat direksi PT Huawei Tech Investment.

Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa dua saksi kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Kejaksaan Agung akan meluncurkan program 'Jaksa Menjawab', tujuannya konsultasi hukum gratis bagi masyarakat.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS.

Percobaan pemerasan itu berkaitan dengan penanganan dugaan korupsi pada pemberian kredit dari 3 bank milik pemerintah kepada PT Citra Guna Perkasa.