Indeks Kebijakan Ganjil Genap

Kebijakan ganjil genap di Jakarta ditiadakan mulai 6 hingga 15 April 2024 karena libur nasional.

Warga keberatan dengan rencana pemerintah menerapkan rekayasa ganjil genap di jalan tol untuk mengantisipasi kemacetan mudik.

Alasan kembalinya ganjil genap ke 25 ruas jalan ialah karena volume lalu lintas yang semakin tinggi usai pemerintah memberlakukan sejumlah pelonggaran.

Kepadatan arus lalu lintas terjadi di jalan raya menuju ke jalur satu arah pada lingkar Kebun Raya Bogor (KRB).

Penerapan ganjil genap membuat orang beralih ke transportasi umum. Dan dengan demikian jaga jarak semakin sulit ditegakkan.

Kebijakan ganjil-genap untuk kenadaraan pribadi ditiadakan hingga 22 Mei di DKI Jakarta selama Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).

Penghapusan kebijakan ganjil-genap untuk kendaraan pribadi mulai berjalan besok Senin hingga waktu belum ditentukan.

Sebagaimana di Jakarta, sistem ganjil genap juga diterapkan oleh otoritas di New Delhi, India. Namun, dari segi aturan, sistem ganjil genap di dua kota itu berbeda. 

Untuk memudahkan akses pelayat ke rumah BJ Habibie di bilangan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Ditlantas Polda Metro Jaya tidak memberlakukan ganjil genap pada Kamis (12/9/2019) pagi.

Ditlantas Polda Metro Jaya akan memberikan sanksi tilang bagi para pengemudi yang tidak taat terhadap aturan ganjil-genap.

Ratusan orang mengatasnamakan Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia (APABI) ramai-ramai mendemo Pemprov DKI Jakarta di kantor Balaikota DKI Jakarta, Selasa (27/8/2019) siang.

Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan bahwa kebijakan ganjil genap yang saat ini diterapkan uji coba di 25 ruas jalan Jakarta, termasuk kendaraan berbasis aplikasi online.

YLKI menyebutkan, penerapan ganjil genap juga perlu membatasi penggunaan kendaraan roda dua bila pemerintah serius ingin mnegatasi kemacetan dan mengatasi polusi.

Menurut Sekretaris Jenderal DPP ADO, Wiwit Sudarsono selama ini kebijakan ganjil genap dinilai membatasi ruang gerak mereka sehingga berpengaruh pada perolehan pendapatan harian.

Menteri Perhubungan, Budi Karya meminta agar kebijakan ganjil-genap di DKI Jakarta tak menyasar taksi online.

Dishub DKI memberikan klarifikasi bahwa flyer soal rute ganjil-genap yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp adalah hoaks dan belum berlaku.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menerapkan perluasan rute ganjil-genap selama musim kemarau.

Kebijakan ganjil-genap yang beredar di aplikasi WhatsApp Group dikonfirmasi oleh Kadishub DKI Jakarta sebagai pesan hoaks.

Menjelang Lebaran 2019, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendapati belum adanya kesepakatan antara Kemenhub dan ASPD soal kebijakan ganjil genap di Pelabuhan Merak, Banten.

Pemerintah berencana untuk melakukan kebijakan ganjil genap selama mudik lebaran 2019 di penyeberangan dari Merak dan Bakauheni, serta Banten ke Lampung atau Palembang.