Indeks Kebijakan

Saat Zohran Mamdani turun di Stasiun Old City Hall yang terabaikan sejak tahun 1945, publik tahu dia akan segera merealisasikan janjinya selama kampanye.

Kesalahan kebijakan itulah yang kemudian membuat ekonomi kuartal I 2025 melambat ke level 4,87 persen dan menjadi level terendah sejak kuartal III 2021.

Realisasi anggaran Kemenhub per 17 November 2025 diketahui baru mencapai 65,52 persen dari pagu Rp29,51 triliun.

Kebijakan tersebut akan mengatur negara untuk hadir dalam membuat aturan ekonomi yang berpihak pada kelompok masyarakat Indonesia yang termarjinalkan.

Diskusi publik ini diharapkan mendorong kolaborasi berkelanjutan untuk memperluas budaya sadar risiko nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah menyusun 8 Program Hasil Terbaik Cepat dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025. Simak daftar lengkapnya berikut.

Kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara termaktub dalam lampiran Perpres Nomor 79 Tahun 2025. Tersedia link unduh PDF Perpres 79 Tahun 2025.

Tunjangan rumah DPR diberikan senilai Rp50 juta setiap bulan, yang membuat pendapatan bulanan anggota DPR otomatis meningkat.

Tito mengingatkan Bupati Pati dan kepala daerah lainnya tidak seharusnya memberatkan rakyat saat membuat kebijakan.

Kenaikan PBB Pati hingga 250% memicu protes ribuan warga, jadi isu nasional, hingga akhirnya dibatalkan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dikhawatirkan akan berdampak ke sektor hiburan.

Dalam forum tersebut, para peserta membahas enam isu utama yang berkaitan langsung dengan kehidupan remaja, serta menyampaikan berbagai usulan.

Ide ini dicabut setelah mendengar begitu banyak masukan, termasuk dari beberapa anggota Komisi V DPR RI.

Kebijakan baru dilakukan untuk menanggapi kekhawatiran mengenai keaslian, kualitas, dan implikasi etis dari media sintetis di platform YouTube.

Kebijakan ODOL sejatinya bertujuan untuk kepentingan warga, namun implementasinya dinilai jauh dari keinginan presiden.

Aturan ini dinilai dibuat tanpa ada pembahasan atau persetujuan terlebih dulu dengan Komisi XI DPR.

Prasasti disebut akan jadi jembatan antara pembuat kebijakan, dunia usaha, dan masyarakat.

Gaya populis Dedi Mulyadi yang responsif dan dekat dengan rakyat dinilai jadi faktor utama tingginya kepuasan publik, meski menuai pro dan kontra.

Survei Tirto menunjukkan 85 persen warga Jawa Barat menilai baik kepemimpinan Dedi Mulyadi. Sementara kinerja pemprov belum setara citra positif gubernur.

Dedi Mulyadi menjadi gubernur paling populer di ranah digital. Setiap kali dia membuat gebrakan kebijakan, terjadi pula lonjakan pencarian oleh masyarakat.