Indeks Kasus Suap

Panitera Jakarta Utara, Rina Pertiwi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk kasus dugaan pemberian suap kepada panitera PN Jakut Rohadi pada Selasa (2/8/2016).

PN Jakarta Pusat menolak pengajuan praperadilan terhadap tersangka Rohadi dalam kasus dugaan tindak pidana penerimaan suap pengurusan perkara asusila Saipul Jamil. Penolakan itu karena termohon berada pada wilayah hukum Jakarta Selatan.

Sareh Wiyono mengaku kenal dengan panitera PN Jakut, Rohadi saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara asusila yang dilakukan penyanyi dangdut, Saipul Jamil.

Anggota Komisi III DPR, Sareh Wiyono, Jumat (22/7/2016) dipanggil KPK sebagai saksi kasus korupsi pemberian suap kepada panitera PN Jakarta Utara, Rohadi terkait pengurusan perkara asusila penyanyi dangdut Saipul Jamil.

Nota keberatan (eksepsi) yang diajukan Doddy Aryanto Supeno dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap sebesar Rp150 juga kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution ditolak majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Pengacara kasus suap Saipul Jamil yang juga Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi, Hendra Hendriansyah mengatakan jika kliennya siap membeberkan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap kepada Rohadi terkait perkara asusila yang dilakukan Saiful Jamil.

I Putu Sudiartana merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang ditangkap KPK atas dugaan tindak pidana korupsi terkait rencana pembangunan 12 proyek ruas jalan di Provinsi Sumatera Barat. Mengenai status keanggotaannya di partai, masih dalam proses menunggu adanya dua alat bukti.

Seorang petugas KPK berjilbab dan memakai masker terlihat keluar dari ruangan monitor sambil menenteng satu koper hitam besar pada pukul 16.00 WIB.

Juru bicara Partai Demokrat menekankan dugaan keterlibatan Putu dalam kasus suap, jika benar maka merupakan tindakan pribadi. Menurutnya, Demokrat tidak pernah memberikan mandat kepada I Putu Sudiartana untuk mencari dana bagi partai.

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait rencana pembangunan 12 proyek ruas jalan di Sumatera Barat yang melibatkan Sudiartana. Kini, KPK tengah mendalami motif kepala dinas dan pengusaha menyerahkan uang itu kepada tersangka.

Kasus suap terhadap panitera PN Jakarta Utara untuk mengurangi masa hukuman Saipul Jamil yang divonis tiga tahun karena terbukti melakukan pencabulan anak berlanjut. Setelah empat orang resmi ditetapkan jadi tersangka, tiga kuasa hukum Saipul Jamil pun selanjutnya akan diperiksa oleh KPK.

KPK memeriksa ketua majelis hakim Ifa Sudewi yang menangani perkara asusila penyanyi Saipul Jamil dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Hasil penelusuran tirto.id yang dihimpun dari berbagai sumber mengungkapkan, setidaknya ada 28 orang, mulai hakim, panitera, jaksa, dan polisi yang menjadi pesakitan KPK sejak 2006 sampai 2016. Data tersebut belum termasuk kasus hukum yang ditangani lembaga kepolisian dan kejaksaan, serta para penegak hukum yang mendapat sanksi etik.

Mahkamah Agung akan memeriksa Ifa Sudewi selaku majelis hakim yang mengadili perkara perbuatan asusila Saipul Jamil pasca terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu lalu.

Kejagung menilai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih mampu menangani kasus korupsi yang menjerat La Nyalla Mattalitti. Kejagung juga menunggu langkah Kejati Jatim untuk mengeluarkan sprindik baru untuk menetapkan La Nyalla sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah untuk Kadin Jatim yang merugikan keuangan negara Rp48 miliar.

Mahfud MD mengusulkan agar pemerintah mengambil sikap radikal, yaitu memutus generasi penegak hukum yang terindikasi memiliki hubungan dengan mafia hukum.

KPK masih terus menelusuri aliran dana dalam perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta.

Nurhadi memenuhi panggilan komisi antirasuah sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Kamaluddin Harahap dituntut 7 tahun penjara karena terbukti menerima suap sebesar Rp1,26 miliar dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Jaksa juga menuntut agar Kamaluddin membayar uang pengganti sebesar Rp1,26 miliar.

Ichsan Suaidi didakwah memberikan suap kepada pegawai Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna sebesar Rp400 juta.