Indeks Kasus Suap

Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan mengklaim hanya memberikan suap ke Dirjen Hubla non-aktif, Tonny Budiono dalam bentuk ATM.

Sebagai pemberi suap Patrialis, Basuki divonis 7 tahun penjara, sementara Ng Fenny divonis 5 tahun kurungan.

Bagaimana sepak terjang A. Tonny Budiono dan berapa harta kekayaannya yang dilaporkan selama menjabat penyelenggara negara di Kemenhub?

Atas putusan itu, tim kuasa hukum pemimpin Samsung Group mengatakan akan mengajukan banding.

KPK resmi menetapkan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono (ATB) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi suap.

KPK membongkar kasus suap yang melibatkan Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub. Kasus ini melengkapi sejumlah isu miring terkait korupsi dan pungli di Dirjen Perhubungan Laut selama ini.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) Jakarta mengizinkan Bupati Buton terpilih dilantik meski statusnya kini sebagai terdakwa pemberi suap kepada bekas Ketua MK, Akil Mochtar.

Komunikasi di kasus suap panitera pengganti PN Jaksel kerap memakai kata sandi "Sapi" dan "Kambing" untuk menyamarkan nilai pemberian duit.

Jadwal sidang putusan vonis bagi dua terdakwa penyuap Patrialis Akbar ditunda karena salah satu anggota majelis hakim berangkat ibadah haji. Hakim pengganti dianggap perlu waktu lagi untuk mempelajari perkara ini.

Surat dakwaan untuk dua pejabat Kemendes PDTT mengungkapkan para pejabat di kementerian itu menyuap auditor BPK RI dengan duit patungan. Suap itu terkait pemberian status WTP untuk laporan keuangan Kemendes PDTT.

Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, dituntut 12,5 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Tiga orang saksi akan diperiksa untuk M Kabil Mubarok yang telah menjadi tersangka dalam kasus itu.

Tim penyidik dari KPK memeriksa staf Kejaksaan Negeri Pamekasan guna mendalami kasus dugaan suap dana desa oleh Kepala Kejari Rudy Indra Prasetya.

Saipul Jamil terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi sebesar Rp250juta untuk pengurusan kasus asusila.

Saksi kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa alias Miko, mengaku mendapatkan tekanan sekaligus diberikan imbalan.

KPK membenarkan adanya pengembalian sejumlah uang kepada mantan Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito.

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur, pada Minggu siang, untuk pengembangan kasus suap yang melibatkan pimpinan DPRD Mojokerto.

Kamaludin juga menegaskan bahwa Patrialis kembali menyampaikan akan memperjuangkan uji materi itu pada 23 Januari 2017 di Hotel Borobudur.

Alasan jaksa meringankan tuntutan hukuman Eko karena yang bersangkutan mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. Selain itu, Eko juga bersikap kooperatif selama proses persidangan dan mengembalikan uang suap ke KPK.

KPK mengumumkan ada penerima suap, yakni terkait pengawasan penggunaan anggaran dan revisi Peraturan Daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2017, yang belum tertangkap.