Indeks Kasus Korupsi

Hukum
Rabu, 28 Mei 2025

KPK Panggil 5 Anggota DPRD OKU Terkait Korupsi Proyek Dinas PUPR

Kelima anggota DPRD OKU periode 2024-2029 itu menambah deretan panjang anggota DPRD OKU yang diperiksa KPK menjadi total 15 orang.
Hukum
Rabu, 28 Mei 2025

Kejagung akan Dalami Perintah Atasan ke 2 Stafsus Eks Mendikbud

Polisi berpeluang memanggil Nadiem Makarim untuk dimintai keterangan terkait kasus ini.
Hukum
Selasa, 27 Mei 2025

6 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Emas Divonis 8 Tahun Penjara

Para terdakwa yang merupakan eks pegawai PT Antam terbukti korupsi emas Antam seberat 109 ton selama 2010-2022 dengan nilai kerugian total Rp3,31 triliun.
Hukum
Selasa, 27 Mei 2025

Eks Dirut Taspen ANS Kosasih Didakwa Rugikan Negara Rp1 Triliun

Selain ANS Kosasih selaku eks Dirut PT Taspen, terdakwa lainnya, Ekiawan Heri Primaryanto, juga terlibat dalam kasus korupsi investasi fiktif di Taspen.
Hukum
Selasa, 27 Mei 2025

KPK Panggil 3 Saksi Lagi untuk Usut Kasus Suap di Kemnaker

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil 3 pegawai Kemnaker untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut.
Hukum
Selasa, 27 Mei 2025

Kejagung Geledah 2 Apartemen Stafsus Mendikbud Nadiem Makarim

Penggeledahan tersebut berkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2023.
Hukum
Selasa, 27 Mei 2025

Sidang Mbak Ita: Kontraktor Setor Fee 13% meski Hanya Untung 3%

Saksi Siswoyo mengaku hanya mengerjakan 12 dari total 30 pake yang diterima dan sisanya diserahkan kepada kolega sesama anggota Gapensi Kota Semarang.
Hukum
Senin, 26 Mei 2025

Kejagung Mulai Penyidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook

Penyidik menduga ada permufakatan jahat dengan mengarahkan tim teknis agar membuat Chromebook digunakan untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.
Hukum
Senin, 26 Mei 2025

Ahli IT di Sidang Hasto: Ponsel Direndam Air Tak Bisa Disadap

Bob mengatakan, ponsel dimatikan atau direndam ke dalam air akan membuat CDR yang ada di telepon tak bisa diakses lagi.
Hukum
Senin, 26 Mei 2025

KPK Pindahkan Kendaraan Hasil Sita Korupsi Kemnaker ke Rupbasan

Sebanyak 11 mobil dan dua motor hasil sitaan kasus KPK itu dipindah agar aset tersebut mendapat perawatan sehingga perolehan asset recovery bisa optimal.
Politik
Sabtu, 24 Mei 2025

KPK Sita Uang dan Perhiasan Terkait Kasus Korupsi di ASDP

Penyidik KPK melakukan penggeledahan di dua rumah yang berlokasi di Surabaya.
Hukum
Jumat, 23 Mei 2025

Kejaksaan akan Periksa Sekjen Kominfo soal Kasus Korupsi PDNS

Pemeriksaan itu untuk mendalami adanya permufakatan jahat dalam penunjukan perusahaan pengelola PDNS.
Hukum
Jumat, 23 Mei 2025

Kejari Jakpus: Proyek PDNS Berjalan di Tiga Era Menteri Kominfo

Kejaksaan akan memanggil bila menemukan bukti yang mengarah pada mantan Menteri Kominfo.
Hukum
Jumat, 23 Mei 2025

Kejari Jakpus Sita Uang hingga Mobil Terkait Kasus Korupsi PDNS

Penyidik juga menyita 55 barang bukti elektronik dari tersangka Semuel, Bambang, Pinie, AIfi, dan sejumlah saksi.
Hukum
Jumat, 23 Mei 2025

Meutya Hafid akan Bentuk Tim Evaluasi Proyek Pusat Data

Meutya juga telah memberhentikan dua pegawai Kemenkomdigi yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi tersebut.
Hukum
Jumat, 23 Mei 2025

Kemkomdigi Pecat Pegawainya yang Jadi Tersangka Korupsi PDNS

Kemkomdigi berkomitmen dukung aparat penegak hukum dalam proses pengusutan kasus korupsi proyek PDNS.
Hukum
Jumat, 23 Mei 2025

KPK Periksa 16 Ketua Pokmas di Jatim Dalami Proses Dana Hibah

KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus ini, salah satunya adalah anggota DPR RI, Anwar Sadad.
News Plus
Kamis, 22 Mei 2025

Duduk Perkara Kasus Sritex: Kronologi, Modus dan Kerugian Negara

Ada beberapa penyebab Kejagung menggunakan UU Tipikor untuk menjerat Iwan. Apa saja?
Hukum
Kamis, 22 Mei 2025

Eks Bos Sritex Diduga Salahgunakan Kredit Bank untuk Beli Aset

Selain untuk membeli sejumlah aset di Jogja dan Solo, Iwan diduga menyalahgunakan kredit bank PT Sritex untuk keperluan membayar utang pada pihak ketiga.
Hukum
Senin, 19 Mei 2025

Ketua KPPU Mangkir Panggilan KPK Terkait Korupsi Jual-Beli Gas

Ketua KPPU, Fanshurullah Asa, mengajukan penjadwalan ulang pemeriksaan kepada KPK, tetapi tidak dijelaskan alasan ketidakhadirannya.