Indeks Kasus Korupsi

Hukum
Selasa, 8 Juli 2025

Eks Jaksa Azam Divonis 7 Tahun Penjara di Kasus Tilap Barbuk

Azam juga divonis dengan hukuman denda senilai Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan penjara karena terbukti menggelapkan uang bukti kasus investasi robot.
Hukum
Selasa, 8 Juli 2025

Nadiem Dipanggil Kejagung Hari Ini, Pengacara Minta Ditunda

Nadiem dijadwalkan diperiksa kedua kalinya hari ini, Selasa (8/7/2025) berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi Chromebook periode 2019-2022.
Hukum
Sabtu, 5 Juli 2025

KPK Sebut Sistem PBJ di Sumut Masih Masuk Zona Merah

KPK mencatat sektor PBJ di Sumut masih berada di zona merah dengan capaian 57 persen.
Hukum
Sabtu, 5 Juli 2025

KPK Bawa 3 Koper dari Penggeledahan Rumah Plt Kadis PUPR Madina

Selain membawa koper, tim KPK juga memboyong Elpianti Harahap dan sejumlah staf.
Hukum
Sabtu, 5 Juli 2025

KPK Dalami Sebab PT Petro Energy Alami Kesulitan Keuangan

Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan terhadap mantan Direktur PT Kutilang Paksi Mas (KPM), Cahyadi Susanto.
Hukum
Sabtu, 5 Juli 2025

KPK Periksa Lagi Eks Wadirut BRI Terkait Kasus Pengadaan EDC

Para saksi juga didalami terkait penggeledahan yang telah dilakukan oleh penyidik.
Hukum
Jumat, 4 Juli 2025

Eks Direktur PT PPI Dituntut 4 Tahun Bui di Kasus Impor Gula

Charles tidak dituntut dengan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti, karena dia tidak menerima uang hasil korupsi dalam kasus ini.
Ekonomi
Jumat, 4 Juli 2025

Menteri PU Copot 5 ASN Terkait Korupsi Proyek Jalan di Sumut

Tak hanya mencopot lima ASN, Dody juga mencopot dua orang pejabat di atasnya atas kasus yang menyebabkan kerugian negara ini.
Hukum
Kamis, 3 Juli 2025

Jaksa KPK Sebut Tuntutan untuk Hasto Bukan Ajang Balas Dendam

Jaksa mengatakan bahwa tuntutan untuk Hasto diberikan berdasarkan dengan fakta dipersidangan dan alat bukti yang ada.
Hukum
Kamis, 3 Juli 2025

Jaksa KPK Tuntut Hasto Kristiyanto 7 Tahun Penjara

Selain itu, dia juga dituntut hukuman tambahan berupa denda Rp600 juta subsider 6 bulan penjara.
Hukum
Kamis, 3 Juli 2025

KPK: Uang Sitaan Rp2,8 M Berkaitan dengan Proyek Jalan di Sumut

KPK berharap pengungkapan ini berujung pada perbaikan mekanisme dan peruntukan anggaran pembangunan jalan di Sumut.
Hukum
Kamis, 3 Juli 2025

Jumlah Debitur di Kasus Dugaan Korupsi LPEI Bertambah Jadi 15

Sebelumnya, KPK mengumumkan ada 11 debitur yang tengah menjalani proses penyidikan terkait kasus ini.
Hukum
Rabu, 2 Juli 2025

KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Sumut Sekitar 6 Jam

Setelah itu, tim KPK juga melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Busi, Medan.
Hukum
Selasa, 1 Juli 2025

Kasus Korupsi Sampah Tangsel, Kerugian Negara Capai Rp21,6 M

Perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan audit Kantor Akuntan Publik mencapai Rp21,6 miliar.
Hukum
Kamis, 26 Jun 2025

Hasto Akui Diminta Mundur dari Sekjen PDIP & Tak Pecat Jokowi

Hasto mengatakan bahwa permintaan tersebut disampaikan oleh orang tak diketahui, tetapi diketahui oleh politikus PDIP Deddy Sitorus dan Ronny Talapessy.
Hukum
Kamis, 26 Jun 2025

BRI Hormati Proses Hukum KPK, Jamin Layanan Tak Terganggu

Agustya memastikan BRI akan selalu mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulator dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
Hukum
Kamis, 26 Jun 2025

Hasto Akui Harun Masiku Ucap Terima Kasih Padanya, Mega & Puan

Hasto juga membenarkan bahwa dia tetap mengupayakan agar Harun Masiku bisa menggeser Riezky untuk menggantikan Nazaruddin Kiemas.
Hukum
Kamis, 26 Jun 2025

Usut Pengadaan EDC, KPK Periksa Eks Wadirut BRI Catur Budi Harto

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengaku, KPK melakukan penggeledahan dan belum menetapkan tersangka dalam kasus pengadaan EDC di BRI.
Hukum
Kamis, 26 Jun 2025

Hasto Bantah Bentak & Gebrak Meja saat Bertemu Riezky Aprilia

Hasto membenarkan meminta Riezky untuk mundur agar tidak menjadi Anggota DPR pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia dengan alasan perintah partai.
Hukum
Kamis, 26 Jun 2025

Hasto Akui Diajak Djan Faridz ke MA, Harun Masiku Ada di Lokasi

Hasto mengaku bertemu dengan mantan Ketua MA, Hatta Ali, di MA dan tahu fatwa soal caleg meninggal sudah diputus saat dia datang ketika rapat DPP PDIP.