Indeks Kasus Korupsi

KPK menyinggung Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 yang melarang tersangka mengajukan praperadilan secara in absetia atau dalam status DPO.

Budi menuturkan, AF KPK telah melakukan banyak penghitungan kerugian negara pada kasus lainnya dan hasilnya diterima oleh majelis hakim di persidangan.

Tim kuasa hukum Paulus Tannos menilai, surat perintah penangkapan yang dikeluarkan KPK sudah kedaluwarsa serta tidak ditandatangani penyidik.

Budi menambahkan, nama-nama calon tersangka juga akan disampaikan ketika KPK telah melimpahkan perkara ini kepada Kejaksaan Agung.

Budi menambahkan, apabila Kejagung masih melakukan penyidikan terkait Petral, hal tersebut akan menambahan bukti penyidikan yang dilakukan KPK.

KPK juga memanggil sejumlah saksi baik dari pihak Pemprov Papua hingga swasta, tetapi belum merinci hasil pemeriksaan yang melibatkan Lukas Enembe itu.

Budi menegaskan, uang yang ditampilkan saat serah terima Rp300 miliar ke PT Taspen merupakan barang rampasan KPK yang dititipkan pada rekening penampungan.

Asep menekankan, semakin mahal biaya yang dikeluarkan maka fasilitas yang didapatkan akan semakin baik, tetapi jemaah haji Indonesia diduga sebaliknya.

Perbuatan Ira Puspadewi dkk disebut bukan tindak pidana lantaran unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan tidak terpenuhi.

Penyidik menyita sejumlah dokumen penting dari hasil penggeledahan di PT A, DTPHP Sulsel, dan BKAD Sulsel.

Rony mengatakan, penempatan uang di SBN ini berdasarkan kebijakan dari Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait efektifitas pengelolaan uang di pasar modal.

Leo mengatakan, uang pinjaman tersebut dijaga ketat sejak dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan akan langsung dikembalikan ke BNI usai konferensi pers.

Ira menekankan, aksi PT ASDP mengakuisisi kapal bekas dari PT Jembatan Nusantara demi kepentingan publik, terutama di wilayah 3T.

Penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan keuangan di Kemantren Tegalrejo.

Selain Ira, dua terdakwa lain yang juga mantan petinggi PT ASDP, Harry Muhammad Adi Caksono dan Muhammad Yusuf Hadi, 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta.

KPK juga memanggil lima orang saksi lainnya untuk diperiksa di Polda Papua selain memanggil tiga kepala distrik di Papua.

Halim Kalla diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan PLTU 1 Kalimantan Barat (Kalbar) yang mangkrak.

KPK mengungkapkan bahwa total hasil pemerasan yang diterima oleh para tersangka dari Agen TKA mencapai Rp53 miliar.

Pendalaman itu dilakukan penyidik KPK saat memeriksa Konsultan Perencana RSUD Koltim, Sujawan Mihoradjab, terkait korupsi proyek pembangunan RSUD Koltim.

Selain menyita rumah di Jabodetabek, KPK juga menyita mobil Mazda serta dua motor berjenis Vespa Sprint Iget 150 dan Honda PCX.