Indeks Kasus Korupsi

KPK pun ikut menggeledah ruangan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam penggeledahan kantor Bank Indonesia pada Senin (16/12/2024).

KPK enggan merinci barang yang disita karena masih dalam proses pemeriksaan.

Bambang terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang Rp500 juta untuk menyalahgunakan wewenang pemberian kredit yang tidak memenuih syarat.

Budi Said ikut divonis denda Rp1 miliar serta dituntut pidana tambahan 58,13 kg emas Antam senilai Rp35,07 M.

Kehadiran lembaga tunggal baru yang menangani kasus korupsi dikhawirkan akan memicu masalah yang lebih kompleks.

Polda Metro Jaya mengutip pemberitaan di media bahwa kepolisian masih memanggil sejumlah pihak sebagai saksi dalam perkara pemerasan Firli Bahuri ke SYL.

Sidang pembacaan tuntutan ditunda menjadi Jumat 13 Desember 2024 dengan pembacaan putusan 27 Desember 2024.

Harvey Moeis pun dikenakan pidana uang pengganti Rp210 miliar dalam kasus dugaan korupsi IUP PT Timah 2015-2022.

Selain itu, dia juga mengatakan akan melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan marwah KPK.

Kejagung memeriksa Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Sahlanuddin, selaku saksi untuk tersangka Zarof Ricar dan Lisa Rahmat.

KPK menuntut terdakwa Tommy Adrian 7 tahun penjara sementara terdakwa Rudy Hartono 9 tahun penjara.

Sejumlah fakta baru yang diungkapkan para saksi dalam persidangan membuat titik terang kasus ini.

Helena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah pada tahun 2015—2022.

TNI sebagai institusi yang berperan dalam menjaga kedaulatan negara, perlu kooperatif dan proaktif dalam mengimplementasikan putusan MK.

Jubir KPK memastikan bahwa penggeledahan dilakukan guna mencari bukti-bukti terkait kasus yang menjerat Rohodin Mersyah.

MAKI mendesak penyidik Polda Metro Jaya untuk selekasnya menuntaskan kasus pemerasan yang menyeret Firli tersebut.

KPK mengeklaim dugaan kasus korupsi pengolahan pengolahan karet di Kementan berpotensi merugikan negara hingga Rp75 miliar.

TNI memastikan akan menghormati putusan MK yang membolehkan penanganan perkara korupsi di tubuh militer dan mempelajari implikasi putusan MK tersebut.

MK memutuskan KPK bisa melakukan penyidikan, penuntutan dan penegakan hukum korupsi di institusi militer seperti TNI selama penanganan awal dilakukan KPK.

Keempat tersangka baru adalah hasil pengembangan penanganan perkara dengan terpidana Dion Renato Sugiarto.