Indeks Kasus Korupsi

Korupsi diduga berawal saat AN menurunkan spesifikasi tanpa kajian dipertanggungjawabkan yang berimbas pada kesalahan kerja yang dilakukan AH.

Kedua tersangka pun langsung ditahan 20 hari sejak 30 Desember 2024 di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Klas I Jakarta Timur.

Tessa mengatakan bahwa KPK belum menjadwalkan pemanggilan, baik terhadap petinggi BI maupun OJK.

Heri dicecar pertanyaan seputar keterlibatan seluruh anggota Komisi XI dalam penyaluran dana CSR dari BI.

Tren vonis ringan terhadap koruptor masih terus berlanjut. Bagaimana komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi?

KPK akan menelusuri kebocoran informasi terkait Operasi Tangkap Tangan yang membuat Hasto bisa membantu Harun Masiku Kabur.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Hasto Kristiyanto baru akan ditahan setelah pemeriksaan saksi dan penyitaan alat bukti.

Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merusak ponselnya dan kabur usai terjadi OTT pada 2020 lalu.

Selain divonis penjara 6,5 tahun dan denda Rp1 miliar, seluruh aset Harvey Moeis yang sebelumnya disita kini dirampas untuk negara. Apa saja?

Tessa mengatakan, penggeledahan dilakukan di salah satu direktorat OJK pada Kamis (19/12/2024) dan menyita beberapa dokumen dan surat.

Jaksa mendakwa Sahata melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

KPK, lewat Juru Bicara Tessa Mahardika, menegaskan bahwa sprindik untuk kasus korupsi CSR Bank Indonesia belum ada nama tersangkanya.

Penyidik Kejati DKJ juga memeriksa Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan berinisial MFM dan Pemilik EO GR-Pro berinisial GAR di kasus korupsi Disbud DKJ.

Selain Harun Masiku, terdapat sejumlah nama lain yang masih menjadi buron KPK. Siapa saja mereka?

Selain ruang Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) DKJ, ruangan Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya Disbud DKJ ikut digeleda.

Kejati Jakarta menyatakan dugaan tindak pidana korupsi di Disbud DKJ muncul dari penyalahgunaan anggaran kegiatan pada APBD Jakarta tahun anggaran 2023.

Yasonna mengaku diperiksa terkait perlintasan Harun Masiku selaku Menkumham dan soal surat fatwa PAW dalam kapasitas Ketua DPP PDIP.

Perry pun menjamin bahwa pemberian dana CSR BI melalui yayasan yang memenuhi syarat dan kriteria serta dialokasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hakim tunggal praperadilan berkeyakinan bukti yang diajukan MAKI dalam perkara gugatan tidak ada yang mendukung bahwa kepolisian menghentikan kasus Firli.

Terdakwa Dwi menerima suap dari 6 calon bintara dengan nilai Rp2,29 M sementara Zainal terima dari 1 calon bintara dengan nilai Rp350 juta.