Indeks Kasus Korupsi

Masih ada 3 tersangka lain yang belum ditahan KPK, yakni PNS MA Redi, Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Ivan Dwi Kusuma Sujanto dan Heryanto Tanaka.

KY akan mendukung penuh upaya KPK dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi yang melibatkan hakim agung.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut OTT di MA terkait dugaan suap dan pungutan tidak sah.

OTT di lingkungan MA dilakukan pada Rabu (21/9/2022) malam. Saat ini sejumlah orang yang ditangkap tengah diperiksa intensif di Gedung KPK.

Aktivis ICW minta KPK berani menangkap Lukas Enembe dan menahannya bila ia tetap mangkir dari pemeriksaan.

Selain Marten Sawy, KPK juga menetapkan 2 tersangka lain yaitu Eltinus Omaleng selaku Bupati Mimika dan Teguh Anggara selaku Direktur PT Waringin Megah.

Boyamin menyatakan KPK perlu memberdayakan masyarakat lokal supaya dapat mengawasi alokasi dana otsus Papua.

KPK berharap Gubernur Papua Lukas Enembe bersikap kooperatif terhadap penyidikan yang dilakukan pihaknya.

Ali Fikri memastikan pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut murni kasus hukum dan pihaknya telah memiliki alat bukti yang kuat.

Mahfud meminta Lukas Enembe bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan KPK.

KPK menegaskan telah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan kasus dugaan korupsi Lukas Enembe ke tahap penyidikan.

KPK sempat memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi, Namun, dia tak memenuhi panggilan dengan alasan sedang sakit.

KPK mengakui berkurangnya satu personel di jajaran pimpinan mengganggu tugas pemberantasan korupsi.

Kabar penetapan tersangka Lukas Enembe sempat tidak jelas. Namun kini KPK telah mengonfirmasi hal tersebut.

Hingga kini KPK masih diam terkait kabar Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan menjadi tersangka.

Gubernur Papua Lukas Enembe telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan ini dilakukan Imigrasi atas permintaan KPK.

Ali mengatakan, pelimpahan berkas perkara dan dakwaan segera dilakukan dalam waktu 14 hari kerja ke Pengadilan Tipikor.

Zaenur melihat saat ini korupsi tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

Pembebasan bersyarat tersebut diberikan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Mantan narapidana kasus korupsi telah mengkhianati masyarakat sehingga tidak pantas bila mencalonkan diri kembali menjadi wakil rakyat.