Indeks Kasus Korupsi Di Kemnaker

Nila Pratiwi Ihsan mengakui mendapatkan uang dari hasil pemerasan sertifikat K3 di Kemnaker dengan jumlah bervariasi tiap bulannya.

Noel mengaku bersalah dalam kasus itu, tetapi mantan Wamenaker itu ingin melihat letak kesalahan yang dimaksud KPK dalam dakwaannya.

Angka tersebut belum termasuk pemberian tunai atau dalam bentuk barang, seperti mobil, motor, fasilitas pemberangkatan ibadah haji, umroh, dan lain-lain.

Eks Wamenaker Noel akan menunggu jadwal pengadilan dan menegaskan siap menghadapinya.

Pendalaman tersebut dilakukan penyidik KPK saat memeriksa Dirjen Binapenta & PKK Kemnaker 2016-2020, Maruli Hasoloan.

Heri Sudarmanto bungkam usai diperiksa penyidik KPK soal dugaan korupsi pengurusan RPTKA di Kemnaker.

Heri Sudarmanto diduga turut melakukan pemerasan dan menerima sejumlah aliran uang dalam pengurusan izin RPTKA di Kemnaker.

KPK sempat memeriksa Heri Sudarmanto sebagai saksi di kasus dugaan korupsi RPTKA di Kemnaker pada Rabu (11/6/2025) lalu.

Bayu Widodo diperiksa KPK karena diduga menerima uang dari pihak Kemnaker lantaran mengaku bisa mengamankan perkara.

Jubir KPK belum dapat memastikan apakah Rizky menjadi salah satu penerima aliran uang dari agen TKA ini.

Budi mengatakan, penyidik menyita ke-18 aset tersebut dalam bentuk bidang tanah yang berlokasi di Karanganyar dan aset tersebut dikelola bersama Haryanto.

Haiyani Rumondang diduga turut menerima aliran uang dari pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK menduga adanya aliran uang yang diterima Noel dari tindak pidana korupsi lainnya.

Dua mobil milik Immanuel Ebenezer yang diserahkan ke KPK hari ini bermerek Mercedes Benz dan BAIC.

Ke-18 aset tanah yang telah disita itu berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah.

KPK juga menggeledah rumah mantan Wamenaker, Immanuel Ebenezer, yang juga tersangka dalam kasus ini.

Asep menduga praktik pemerasan sertifikat K3 telah terjadi sebelum Irvian menempati jabatan tersebut.

Motor Ducati Scrambler berwarna biru dengan pelat nomor B 4225 SUQ milik Wamenaker Noel menggunakan pelat nomor palsu.

KPK mengungkap tarif sertifikasi K3 di Kemnaker seharunya hanya Rp275.000, tapi faktanya bisa mencapai Rp6 juta.

Tingginya jumlah uang yang disita menunjukkan praktik pemerasan pada pengurusan sertifikat K3 sudah terjadi sejak 2019.