Indeks Kasus Korupsi Di Kemnaker

KPK mengungkap tarif sertifikasi K3 di Kemnaker seharunya hanya Rp275.000, tapi faktanya bisa mencapai Rp6 juta.

Tingginya jumlah uang yang disita menunjukkan praktik pemerasan pada pengurusan sertifikat K3 sudah terjadi sejak 2019.

KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih.

Menurut Lakso, tanpa adanya keberpihakan dari presiden, proses pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan wakil menteri bisa berhenti di tengah jalan.

KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang tersebut, termasuk Wamenaker, Immanuel Ebenezer.

Menurut Prasetyo, Prabowo menyayangkan Noel yang terkena OTT, karena sudah berkali-kali diminta menjaga semangat pemberantasan korupsi.

Sebanyak tiga aset yang disita berlokasi di Banyumas, Jawa Tengah, terdiri dari tanah dan bangunan.

Salah satu staf khusus yang diperiksa juga merupakan mantan Stafsus Menakertrans, Abdul Muhaimin Iskandar, serta Menaker, Hanif Dhakiri, yakni Luqman Hakim.

Usai tak lagi bekerja di Kemnaker, Muller Silalahi membuat sebuah perusahaan agen TKA.

Muller Silalahi yang merupakan Staf Ahli Menteri pada 2008-2010 pindah ke sebuah agen pengurusan RPTKA berinisial PT TM, setelah pensiun.

Menurut Budi, selain izin kerja, para TKA juga harus memiliki izin tinggal yang diterbitkan oleh pihak Imigrasi.

Haryanto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pengurusan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kemnaker 2020-2023.

Penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di dua lokasi lain terkait korupsi di Kemnaker.

Dugaan pemerasan dilakukan pegawai di Ditjen Binapenta PKK Kemnaker terhadap calon tenaga kerja asing.

Ali Fikri belum dapat menjelaskan lebih detail mengenai proses penggeledahan karena masih berlangsung saat ini.

Pemanggilan Cak Imin oleh KPK sebagai saksi dugaan kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan menuai polemik.

Jazilul sebut Cak Imin tidak menghadiri panggilan KPK karena sudah ada jadwal menghadiri pembukaan MTQ di Kalsel.