Indeks Kasus E-ktp

KPK bakal mengungkap peran Mantan Dirut Quadra Solution di Kasus e-KTP di persidangan Rabu besok.

"Pak Fredrich menyatakan tolong disiapkan perawat-perawat yang senior untuk tugas di ruangan Pak SN," kata dokter Alia.

Dalam sidang kasus menghalangi pendidikan KPK dengan terdakwa Bimanesh Sutarjo, dokter Alia memberikan keterangan bahwa permintaan Bimanesh untuk menyiapkan kamar bagi Setnov tidak dilaporkan ke Dirut RS.

Eskalasi perseteruan antara PDIP dan Demokrat akibat "nyanyian" Setya Novanto di sidang korupsi e-KTP semakin meningkat.

Hilangnya dukungan Demokrat dinilai merugikan elektabilitas Jokowi.

PDIP menegaskan, tidak akan memenuhi permintaan Demokrat untuk mencopot Hasto dari posisi Sekretaris Jenderal partai.

Mantan bendahara umum Partai Demokrat M. Nazaruddin pernah menyebut semua ketua fraksi di DPR menerima aliran dana proyek E-KTP.

"Ada baiknya PDIP dan Ibu Megawati mengganti posisi Sekjen saudara Hasto Kristiyanto dengan Sekjen baru," kata Boyke.

Masinton Pasaribu menilai, Setya Novanto sedang bermain drama dalam persidangan kasus korupsi e-KTP, pada Kamis (22/3/2018). 

Masinton menegaskan, saling sahut antara politikus PDIP dan Demokrat itu tidak akan mengganggu rencana koalisi kedua partai.

ICW menyatakan, tindakan korupsi tidak mengenal batasan pendukung pemerintah atau partai yang beroposisi dengan pemerintah.

Presiden Jokowi mempersilahkan KPK memeriksa Puan Maharani dan Agung Pramono yang oleh Setya Novanto disebut telah menerima uang aliran dana kaus proyek e-KTP.

PDIP menilai Setya Novanto menyebut nama Puan dan Pramono dalam lingkaran kasus e-KTP karena dalam kondisi tertekan.

KPK akan menganalisis fakta-fakta persidangan Setya Novanto dan putusan hakim untuk mengusut dugaan aliran dana ke Puan Maharani dan Pramono Anung.

"Apa yang disampaikan beliau itu tidak benar, tidak ada dasarnya," kata Puan Maharani saat membantah tuduhan Setya Novanto.

"Adalah aneh dan sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah partai politik yang tengah berkuasa sekarang ini," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

Setya Novanto mengajukan permohonan justice collaborator (JC) ke KPK dan mengungkap sejumlah nama yang turut menerima uang proyek e-KTP.

Melchias Marcus Mekeng menuding Setya Novanto memberikan keterangan tidak benar mengenai aliran dana korupsi e-KTP.

Airlangga Hartarto enggan berkomentar soal dugaan aliran dana korupsi proyek e-KTP mengalir ke Rapimnas Golkar 2016 lalu.

Jaksa bertanya kepada Setya Novanto apakah uang Rp20 miliar akan digunakan untuk menyuap KPK?