Indeks Kapolri

Pemanggilan ini bertujuan untuk melihat langkah kepolisian dalam hal penegakan hukum.

Mulai dari Tim Densus 88, pasukan TNI ditambah dukungan drone serta intel IT dikerahkan untuk menangkap Ali Kalora dan kelompoknya.

Jokowi tak mau pelaksanaan Pilkada mengganggu kerja penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Kapolri Idham Azis menginstruksikan jajarannya untuk mengawasi pengelolaan limbah medis guna mencegah penularan COVID-19.

Sejak awal 1980-an, kehadiran satpam kian meningkat seiring dengan pertumbuhan kapitalisme Orde Baru.

Peringatan Presiden Jokowi untuk mewaspadai klaster Pilkada jadi dasar Kapolri Idham Azis untuk menerbitkan maklumat.

Pelibatan preman dalam penegakkan protokol kesehatan justru berpotensi melegitimasi tindakan untuk melanggar hukum.  

Jokowi mengakui pemerintah lengah mengawasi tiga klaster penyebaran COVID-19: perkantoran, keluarga, dan Pilkada.

Kapolri menginstruksikan jajarannya untuk menunda proses hukum terhadap seluruh calon kepala daerah yang berlaga pada Pilkada Serentak 2020.

Polri telah memperoleh WTP sebanyak tujuh kali berturut-turut, sejak 2013-2019. 

Brigjen Prasetijo Utomo dianggap bertanggung jawab dalam penerbitan surat jalan untuk buronan Djoko Soegiarto Tjandra. 

Idham Azis mengingatkan jangan sampai terjadi senang melihat teman susah dan susah melihat teman senang menjelang pergantian Kapolri.

Kesalahan prosedur dalam memberhentikan Kapolri Bimantoro mempercepat DPR-MPR untuk menjungkalkan Gus Dur.

Polri cabut maklumat nomor MAK/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19.

Pengaduan dari masyarakat ke Komnas HAM berkaitan kinerja Polri yang tak profesional.

Polri menggagalkan peredaran 6,9 ton narkotika selama Januari sampai dengan Juni 2020.

Polri mengedepankan upaya persuasif kepada warga selama new normal, bagi masyarakat yang melanggar aturan dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda Rp4.500.

Soeharto pernah diserang oleh menantu dan adik ipar mantan Kapolri pertama.

Mantan Kapolri yang dicopot setelah membongkar kasus penyelundupan mobil mewah ikut menandatangani Petisi 50.

Meski dilarang mudik, PNS Polri diperbolehkan melintas di wilayah batas negara dan administrasi selama memiliki kepentingan dinas.