Indeks Kapolri

Peringatan Presiden Jokowi untuk mewaspadai klaster Pilkada jadi dasar Kapolri Idham Azis untuk menerbitkan maklumat.

Pelibatan preman dalam penegakkan protokol kesehatan justru berpotensi melegitimasi tindakan untuk melanggar hukum.  

Jokowi mengakui pemerintah lengah mengawasi tiga klaster penyebaran COVID-19: perkantoran, keluarga, dan Pilkada.

Kapolri menginstruksikan jajarannya untuk menunda proses hukum terhadap seluruh calon kepala daerah yang berlaga pada Pilkada Serentak 2020.

Polri telah memperoleh WTP sebanyak tujuh kali berturut-turut, sejak 2013-2019. 

Brigjen Prasetijo Utomo dianggap bertanggung jawab dalam penerbitan surat jalan untuk buronan Djoko Soegiarto Tjandra. 

Idham Azis mengingatkan jangan sampai terjadi senang melihat teman susah dan susah melihat teman senang menjelang pergantian Kapolri.

Kesalahan prosedur dalam memberhentikan Kapolri Bimantoro mempercepat DPR-MPR untuk menjungkalkan Gus Dur.

Polri cabut maklumat nomor MAK/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19.

Pengaduan dari masyarakat ke Komnas HAM berkaitan kinerja Polri yang tak profesional.

Polri menggagalkan peredaran 6,9 ton narkotika selama Januari sampai dengan Juni 2020.

Polri mengedepankan upaya persuasif kepada warga selama new normal, bagi masyarakat yang melanggar aturan dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda Rp4.500.

Soeharto pernah diserang oleh menantu dan adik ipar mantan Kapolri pertama.

Mantan Kapolri yang dicopot setelah membongkar kasus penyelundupan mobil mewah ikut menandatangani Petisi 50.

Meski dilarang mudik, PNS Polri diperbolehkan melintas di wilayah batas negara dan administrasi selama memiliki kepentingan dinas.

Bila tidak setuju dengan penegakan hukum yang dilakukan polisi, Kapolri siap dipraperadilankan tersangka penghinaan terhadap presiden.

Aparat reserse diminta memproses hukum TKI yang tak mau diisolasi usai dari luar negeri merujuk UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Penyidik diminta selektif memilih pelaku kejahatan yang akan ditahan agar ruang tahanan tidak penuh demi cegah penularan COVID-19. 

Kapolri Jenderal Idham Azis memimpin upacara serah terima jabatan delapan Kapolda dan Kadiv Hubungan Internasional.

Kapolri memastikan tidak ada gangguan yang berarti di malam Natal 2019.