Indeks Kapolri

Tim khusus terdiri dari Bareskrim, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Divisi Hukum Polri, untuk mengkaji temuan Komnas HAM.

Banyak catatan Polri di bawah kepemimpinan Idham Azis, termasuk kekerasan berlebihan kepada sipil.

Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengaku pihaknya telah mengerucutkan beberapa nama calon pengganti Kapolri Idham Azis.

Jelang masa pensiun, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis telah berkirim surat kepada Presiden Jokowi soal permohonan penunjukan pengganti dirinya.

Dari 4.464 akun medsos, 179 di antaranya terkait kasus hoaks dan 104 soal Corona. Sementara 104 orang resmi ditetapkan tersangka dalam kejahatan siber. 

Pemanggilan ini bertujuan untuk melihat langkah kepolisian dalam hal penegakan hukum.

Mulai dari Tim Densus 88, pasukan TNI ditambah dukungan drone serta intel IT dikerahkan untuk menangkap Ali Kalora dan kelompoknya.

Jokowi tak mau pelaksanaan Pilkada mengganggu kerja penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Kapolri Idham Azis menginstruksikan jajarannya untuk mengawasi pengelolaan limbah medis guna mencegah penularan COVID-19.

Sejak awal 1980-an, kehadiran satpam kian meningkat seiring dengan pertumbuhan kapitalisme Orde Baru.

Peringatan Presiden Jokowi untuk mewaspadai klaster Pilkada jadi dasar Kapolri Idham Azis untuk menerbitkan maklumat.

Pelibatan preman dalam penegakkan protokol kesehatan justru berpotensi melegitimasi tindakan untuk melanggar hukum.  

Jokowi mengakui pemerintah lengah mengawasi tiga klaster penyebaran COVID-19: perkantoran, keluarga, dan Pilkada.

Kapolri menginstruksikan jajarannya untuk menunda proses hukum terhadap seluruh calon kepala daerah yang berlaga pada Pilkada Serentak 2020.

Polri telah memperoleh WTP sebanyak tujuh kali berturut-turut, sejak 2013-2019. 

Brigjen Prasetijo Utomo dianggap bertanggung jawab dalam penerbitan surat jalan untuk buronan Djoko Soegiarto Tjandra. 

Idham Azis mengingatkan jangan sampai terjadi senang melihat teman susah dan susah melihat teman senang menjelang pergantian Kapolri.

Kesalahan prosedur dalam memberhentikan Kapolri Bimantoro mempercepat DPR-MPR untuk menjungkalkan Gus Dur.

Polri cabut maklumat nomor MAK/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19.

Pengaduan dari masyarakat ke Komnas HAM berkaitan kinerja Polri yang tak profesional.