Menuju konten utama

Calon Pengganti Kapolri, Kompolnas: Kandidat Lebih dari Satu Nama

Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengaku pihaknya telah mengerucutkan beberapa nama calon pengganti Kapolri Idham Azis.

Calon Pengganti Kapolri, Kompolnas: Kandidat Lebih dari Satu Nama
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memberi sambutan saat Peluncuran tim dan kostum Bhayangkara di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Senin (24/2/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/ama.

tirto.id - Jenderal Idham Azis akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Kapolri lantaran pensiun. Komisi Kepolisian Nasional pun telah membahas calon orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.

Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengaku pihaknya telah mengerucutkan beberapa nama. "Setelah selesai rapat pleno, hasilnya disampaikan oleh Ketua Kompolnas ke presiden. Calonnya lebih dari satu nama, untuk nama tidak dipublikasikan karena bersifat rahasia," ujar dia kepada Tirto, Jumat (8/1/2021).

Rapat pleno berlangsung pada 6 Januari, ia mengaku Kompolnas telah menyerap aspirasi tokoh masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media massa, para purnawirawan Polri dan internal Polri ihwal kriteria calon pengganti Idham.

Idham dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 1 November 2019. Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/Polri/2019. Kala itu ia meninggalkan kursi Kabareskrim Polri untuk memimpin kepolisian. Dia pun telah menyurati presiden soal permohonan penunjukan pengganti dirinya, surat telah diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Dalam surat, Idham tak mengajukan nama perwira tinggi Polri penggantinya.

Direktur Imparsial Gufron Mabruri, ketika dihubungi Tirto, Rabu (6/1/2021), mengatakan dalam pemilihan calon Kapolri, perlu dihindari kepentingan partai politik yang akan menggerus profesionalisme kepolisian. Pemilihan harus betul objektif, mempertimbangkan jenjang kepangkatan dan karier, kompetensi, rekam jejak, dan kepemimpinan.

Walaupun pemilihan tersebut merupakan wewenang presiden, penting bagi presiden mempertimbangkan saran masyarakat sipil.

“Kepemimpinan yang dibutuhkan tidak hanya figur yang memenuhi kualifikasi jenjang kepangkatan dan karier saja, tapi mampu membangun keterbukaan dengan berbagai aktor untuk profesionalisme Polri dalam penguatan HAM di internal kepolisian,” ujar Gufron.

Baca juga artikel terkait KAPOLRI atau tulisan lainnya dari Adi Briantika

tirto.id - Politik
Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Maya Saputri