Indeks kampus

Seorang staf khusus Kemenristekdikti berperan meloloskan kampus-kampus bermasalah. Aktivis antikorupsi menilai sudah saatnya posisi staf khusus ditinjau ulang.

Abdul Wahid Maktub, staf khusus Menteri Ristekdikti M. Nasir dan politikus PKB, terlibat memuluskan kampus bermasalah.

Dari kelas jauh, ujian skripsi secara serentak, skripsi plagiat, hingga memakai dosen luar. Semuanya demi meluluskan mahasiswa.

Komisi X mendesak semua lembaga pendidikan, terutama kampus, memiliki SOP yang jelas dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap peserta didiknya.

Komisi X meminta Kemenritek Dikti membentuk aturan khusus agar perguruan tinggi tegas dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual di kampus.

Pihak kampus harus mulai mengutamakan suara para korban ketimbang berbual-bual membela para pelaku pelecehan seksual.

Seorang mahasiswi di Bali diajak berhubungan seks oleh dosennya dan diancam foto pribadinya bakal disebarkan.

"Mahasiswa, kampus tidak boleh dibuat alergi sama politik"

Usulan menyelenggarakan debat pemilihan presiden di kampus harus diperhatikan serius. Soalnya, bukan tak mungkin sejumlah masalah bakal muncul, di samping keuntungan yang bisa jadi juga besar.

Peminat pendidikan vokasi masih cukup tinggi. Mereka berharap bisa mendapatkan manfaat lebih dengan pendidikan vokasi.

Fathur menuding ada lawan politik yang sengaja menyebarkan kampanye negatif terhadap dirinya sejak pemilihan Rektor Unnes 2014.

Bagi korban pelecehan dan kekerasan seksual, buka suara bukan hal mudah. Lingkungan suportif harus dibangun.

Kampus menutupi kasus pelecehan seksual dan lebih memilih solusi "kekeluargaan."

Ada budaya terstruktur yang bikin pelecehan seksual di kampus langgeng dan susah dilawan.

Banyak dosen memanfaatkan relasi kuasa untuk melecehkan mahasiswanya.

Effendi Gazali khawatir ada sekelompok orang yang menghasut agar mahasiswa tak mudah percaya omongan para tokoh berpengaruh.

Menteri Nasir menyatakan setiap mahasiswa baru akan diwajibkan melaporkan data akun medsosnya dalam proses pendaftaran.

Pernyataan BNPT soal daftar kampus yang terpapar radikalisme dinilai merugikan IPB dan karena stigmatisasi itu bagian dari penyederhanaan dan generalisasi terhadap masalah-masalah yang ada.

Karena serba was-was pada yang serba-asing, kampus-kampus Indonesia membatasi tenaga ahli dari luar.

"UIN menekankan pada program-program akademik yang harus dilakukan secara terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu kewenangan penuh kampus," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.