Indeks Jusuf Kalla

Sikap Jusuf Kalla kerap berseberangan dengan Jokowi dan tim suksesnya. JK bilang itu demi kebaikan, tapi bagaimanapun itu menguntungkan kubu Prabowo.

Jokowi menilai pernyataan JK tentang riwayat kepemilikan lahan di Kaltim oleh Prabowo tidak perlu ditafsirkan macam-macam.  

Zulkifli Hasan mengatakan pernyataan JK tentang kepemilikan 220.000 hektare lahan Prabowo di Kaltim tidaklah membela siapapun.

JK memberikan izin Prabowo membeli lahan di Kaltim karena tujuannya untuk meningkatkan ekspor.

Wapres JK membantah pernyataan Prabowo bahwa unicorn membuat uang di Indonesia lari ke luar negeri. Menurut dia, yang terjadi malah sebaliknya, unicorn membuat investasi masuk Indonesia.

Jusuf Kalla menilai Jokowi terlihat lebih menguasai masalah daripada Prabowo dalam debat capres kedua. Namun, dia juga mengapresiasi kejujuran Prabowo dalam Debat Pilpres 2019 kedua itu.

Wapres Jusuf Kalla menilai masyarakat muslim Indonesia kurang menerapkan nilai-nilai Islami di kehidupannya.

Jusuf Kalla sudah jadi peserta debat pilpres sebanyak tiga kali.

Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin menilai saran JK agar Basuki Tjahaja Purnama (BTP) tak masuk dalam TKN sudah sesuai.

Oesman Sapta Odang (OSO) menyatakan, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sebenarnya sudah masuk ke dalam TKN tanpa diminta bergabung.

Anies mengatakan, perencanaan tata kota yang benar akan mendatangkan investasi.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus tidak sepakat dengan kritik Wapres JK yang menyoroti ketimpangan tata ruang di ibu kota. 

Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla memerintahkan semua masjid yang menerima Tabloid Indonesia Barkoah untuk segera membakarnya.

JK menilai proyek infrastruktur yang membuat impor lonjakan tak perlu dipersoalkan karena pembangunan infrastruktur harus digenjot agar memberikan multiplier effect bagi perekonomian.

"Kereta api hanya efisien di Jawa karena penduduknya 160 juta," ucap JK.

"Hal ini juga yang saya bawa ke Presiden ada kok contoh LRT di bawah seperti tramp modelnya," kata Jusuf Kalla

Keduanya memang menyebut biaya LRT mahal, tetapi inti argumennya berbeda.

Kritik Wapres Jusuf Kalla (JK) soal pembangunan LRT yang mahal dinilai Mantan Staf Khusus Menteri Kementerian ESDM Muhammad Said Didu sebagai upaya mementingkan keselamatan negara dibandingkan kekuasaan.

Dirut PT Adhi Karya merasa tidak enak menanggapi kitik Wapres Jusuf Kalla.

Perjanjian komprehensif ini pasti lebih dari sekedar perdagangan. Bisa muncul persoalan lingkungan yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan perdagangan tetapi selalu dikaitkan.