Indeks Justice Collabolator

KPK menyatakan Eni Saragih sudah mendapatkan penghargaan atas sikap kooperatifnya dengan mendapatkan tuntutan yang ringan. 

Majelis hakim tidak hanya memvonis Eka Kamaludin dengan hukuman 4 tahun penjara. Hakim juga menolak pengajuan JC dari perantara suap untuk Amin Santono dan Yaya Purnomo tersebut.

Budi Mulya dijatuhi vonis penjara 15 tahun dalam kasus ini.

KPK menolak permohonan menjadi justice collaborator yang diajukan oleh terdakwa kasus suap PLTU Riau 1, Johannes Kotjo.

Febri mengatakan Eni Saragih harus benar-benar konsisten apabila ingin mengajukan justice collaborator.

Eni Saragih telah mengembalikan uang sebesar Rp500 juta kepada penyidik KPK.

Pengacara Eni Saragih mengklaim kliennya sudah mengungkapkan peran Setya Novanto dan Dirut PLN di kasus suap proyek PLTU Riau-1

KPK meminta Fayakhun Andriadi tidak memberikan keterangan setengah-setengah jika ingin mendapat status justice collaborator.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, KPK mendapati kode 1 meter sebagai sinyal pemberian fee proyek.

"Tadi saya dapat informasi dari penyidik bahwa ada salah satu pihak tersangka yang menyatakan akan ajukan JC."

Andi Narogong mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Keputusan hakim mengacu pada pernyataan JPU KPK yang menyatakan Setya Novanto tidak memenuhi syarat untuk justice collaborator.

Salah satu alasan KPK menjadikan Tonny Budiono sebagai justice collaborator karena eks Dirjen Hubla tersebut selama ini bersikap kooperatif.

Menurut Jaksa, Setya Novanto belum memenuhi syarat sebagai Justice Collaborator.

Firman menerangkan, setiap orang boleh mengajukan Justice Collaborator lebih dari satu kali.

Setya Novanto mengajukan permohonan justice collaborator (JC) ke KPK dan mengungkap sejumlah nama yang turut menerima uang proyek e-KTP.

Ketua Majelis Hakim perkara korupsi e-KTP menilai sejumlah keterangan Setya Novanto tak sesuai dengan pengakuan para saksi. Karena itu, hakim mempertanyakan keseriusan mantan Ketua DPR itu menjadi Justice Collaborator.

Bimanesh diduga membantu Setya Novanto agar tidak diperiksa KPK dengan alasan sedang dirawat di rumah sakit.

KPK akan mempertimbangkan status Justice Collaborator untuk Anang Sugiana.

Mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan dituntut pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara.