tirto.id - Tersangka penerima suap terkait dengan kerja sama proyek PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih akan mengajukan diri menjadi justice collaborator kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ya nanti waktu pemeriksaan [sebagai] tersangka diajukan," kata Fadli Nasution, kuasa hukum Eni Saragih, kepada Tirto di Jakarta pada Selasa (28/08/2018).
Fadli mengatakan Eni mengajukan diri sebagai Justice Collaborator karena merasa selama ini telah bersikap kooperatif saat menjalani pemeriksaan di KPK.
Selain itu, Fadli menambahkan, Eni pun telah mengungkapkan peran Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto kepada penyidik KPK. Fadli juga mengklaim anggota DPR non-aktif dari Fraksi Golkar itu juga sudah menyampaikan kepada penyidik KPK mengenai peran Direktur Utama PLN Sofyan Basir dalam kasus ini.
"Bu Eni hanya menjalankan perannya sebagai petugas partai baik sebagai pengurus DPP Golkar maupun sebagai anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI atas perintah Pak Novanto yang saat itu Ketua Umum Golkar dan juga Ketua Fraksi Golkar di DPR," kata Fadli.
Pernyataan Fadli tersebut mengisyaratkan adanya indikasi peran besar Setya Novanto di kasus suap senilai 900 juta dolar AS atau sekitar Rp12,87 triliun (kurs Rp 14.300) tersebut.
Sebelumnya Fadli juga pernah mengungkapkan bahwa, berdasar keterangan kliennya, ada dana Rp2 Miliar dari Pemegang Saham PT Blackgold Natural Resources Johannes B. Kotjo yang mengalir untuk Munaslub Golkar.
Johannes B. Kotjo adalah tersangka pemberi suap di kasus yang menjerat Eni Saragih. KPK menduga Kotjo menebar suap guna memuluskan langkah Blackgold menjadi bagian konsorsium proyek PLTU Riau-1.
Eni mengonfirmasi kebenaran dari keterangan Fadli mengenai aliran dana ke Munaslub Golkar itu usai menjalani pemeriksaan di KPK pada hari ini.
"Tadi memang ada duit yang Rp2 M saya terima, sebagian saya inikan untuk Munaslub," kata Eni.
Sementara petinggi Golkar sudah membantah kabar bahwa duit suap dari Kotjo turut mengalir ke Munaslub Golkar.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Addi M Idhom
