Indeks Judi Online

Polri membeberkan penanganan kasus judi online sejak awal 2024 hingga April telah mencapai ratusan perkara.

Pimpinan TNI-Polri telah mengantongi nama-nama aparat penegak hukum yang terlibat dan ikut bermain judi online.

Gagasan kebijakan keluarga pelaku judi online mendapatkan bansos akan berdampak pada ketidakadilan bagi warga yang masuk DTKS.

Pemerintah akan mengerahkan aparat dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk ikut mengecek proses top up gim atau pulsa di minimarket.

Menurut Hadi Tjahjanto, proses penyitaan aset rekening tersebut melalui mekanisme putusan pengadilan dan pembekuan 30 hari oleh Bareskrim.

Hadi Tjahjanto sebut sesuai data demografi pemain judi online usia di bawah 10 tahun ada 80 ribu yang terdeteksi.

Tidak ditemukan keterangan resmi di akun media sosial terverifikasi milik Willie Salim terkait unggahan bagi-bagi hadiah 20 unit sepeda motor.

Menko PMK Muhadjir Effendy menilai banyak aspek yang harus diperhatikan dalam menangani judi online.

Menko PMK Muhadjir Effendy menilai FN mengalami depresi berat imbas judi online yang dilakukan suaminya, yang juga sesama anggota kepolisian.

Jokowi membantah pemerintah menyediakan dana anggaran bantuan sosial (bansos) kepada pelaku judi online.

Simak pasal-pasal apa saja yang bisa menjerat pelaku judi online. Judi online merupakan salah satu kejahatan yang masih banyak ditemukan di Indoensia.

PPATK menyebut transaksi hasil judi online mangalir ke 20 negara dalam 5 tahun terakhir.

Praktik judi online semakin beringas; menyasar masyarakat bawah hingga kaum intelektual. Pemberian bansos penjudi bukan solusi yang tepat.

Diah Pitaloka menilai korban judi online tidak bisa serta merta atau begitu saja mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Polda Metro Jaya memastikan pencegahan dini terjadinya pelanggaran oleh anggota sudah dilakukan.

Muhadjir Effendy menegaskan, mereka yang menjadi sasaran penerima bansos korban judi daring bukan pelaku, akan tetapi pihak keluarga.

Kemenkominfo juga telah mengajukan ke BI untuk menutup sekitar 555 akun e-wallet yang berkaitan dengan aktivitas judi online.

Natsir Kongah mengatakan sekitar Rp5 triliun hasil judi online atau daring dilarikan ke negara yang masuk ke ASEAN.

Kemenkominfo menemukan ada indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kasus judi online di Asia Tenggara.

Kemenkominfo telah memblokir sebanyak 2,1 juta situs judi online sampai dengan saat ini.