Indeks Jakarta

Kata Tito, Jakarta saat ini masih berfungsi sebagai ibu kota negara, meski secara nomenklatur sudah berubah.

Pemerintah harusnya bikin kebijakan yang urgen untuk publik secara umum, bukan yang problematik seperti poligami.

Damkar terus berupaya mengevakuasi 7 korban kebakaran yang diduga berasal dari lantai 7 Glodok Plaza.

Marullah mengatakan, pengisian jabatan yang kosong tidak terpaku harus menunggu pelantikan Pramono-Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

Ruas jalan yang tergenang banjir dilaporkan berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Program sekolah gratis akan diterapkan pada tahun ajaran pendidikan baru yang jatuh pada Juli 2025.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, percaya bahwa upaya Pemprov dalam menyediakan Bus Listrik Transjakarta akan meningkatkan indeks global kota Jakarta.

Ribuan petugas kebersihan akan bekerja dalam tiga sif guna memastikan seluruh timbunan sampah teratasi sebelum 1 Januari 2025 pagi.

Nasib rencana penghapusan layanan Transjakarta Koridor 1 Blok M-Kota masih menunggu kondisi MRT Fase 2A selesai dan siap digunakan penuh.

Berdasarkan data Dinas KPKP DKJ, tidak ada peternakan babi di Jakarta dan hanya tinggal tempat pemotongan babi di daerah Kapuk.

Pramono Anung membahas pemerintahan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara bersama Ketua DPRD DKJ, Khoirudin.

Jakarta terus menata diri untuk menjadi kota global.

Jakpro punya peran vital dalam mengubah daerah yang dulu dikenal sebagai tempat parkir bangkai kapal fluit menjadi kawasan emas Jakarta

Pramono berjanji untuk menangani berbagai persoalan terkait jaring pengaman sosial bagi masyarakat.

Pemprov DKJ menilai buruh dan pengusaha perlu menyamakan persepsi dalam penentuan UMSP DKJ 2025.

Kenaikan UMP Jakarta mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengupahan.

PT Transjakarta hendak mengganti seluruh armada pelayanan mereka dengan kendaraan berbahan listrik pada 2030.

Pemprov Jakarta berupaya membuat warga kolong jembatan tol yang direlokasi merasa tidak berkeberatan saat harus membayar tarif sewa unit.

Pemprov DKJ akan berbicara dengan pengelola jalan tol maupun Kementerian Sosial sebelum merealisasikan rencana mengubah kolong jembatan dan tol menjadi RTH.

RIDO menilai KPUD Jakarta Timur tidak profesional dalam menjalankan tugas.