tirto.id - Penjabat Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Teguh Setyabudi, mengatakan belum ada keputusan ihwal wacana penghapusan layanan Transjakarta Koridor 1 tujuan Blok M-Kota. Layanan ini direncanakan dihapus karena bersinggungan 100 persen dengan rute Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus-Kota.
“Sebenarnya belum ada keputusan tentang itu (penghapusan layanan Transjakarta), bahkan belum sampai ke meja saya juga,” kata Teguh kepada wartawan di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, pada Senin (23/12/2024).
Teguh mengaku belum menerima surat nota dinas resmi soal usulan penutupan rute transjakarta itu. Dia mengatakan hal tersebut masih bersifat pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta (DPRD) dan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD.
“Jadi belum sampai pada sifatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh kita. Paling tidak saya sebagai Pj. Gubernur katakanlah nota dinas resmi belum ada. Jadi kami sementara tidak mengomentari dulu,” kata Teguh.
Kepala Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta, Syafrin Liputo, sebelumnya sempat mengatakan akan melakukan penyesuaian rute (rerouting) ketika MRT rute Lebak Bulus-Kota sudah sepenuhnya beroperasi.
"Koridor Blok M-Kota ini akan dilakukan rerouting, tetapi menunggu selesai pembangunan MRT fase 2A (Bundaran HI-Kota) dan MRT operasional full (dari Lebak Bulus) sampai dengan ke Kota," ujar Syafrin saat ditemui di Terminal Kalideres, pada Sabtu, (21/12/2024).
Dia mengatakan penyesuaian rute tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi terhadap pengelolaan dana subsidi transportasi umum seperti public service obligation atau PSO.
Menurut Syafrin, jika tidak dihapus, subsidi untuk angkutan umum jurusan Blok M-Kota menjadi double karena ada Transjakarta dan juga MRT. "Otomatis ada dua subsidi, contohnya Blok M-Kota itu, kemudian pada saat MRT Fase 2A selesai, layanan MRT jadi full Lebak Bulus-Kota," ujar Syafrin.
Adapun Syafrin menyebut layanan Transjakarta bakal berperan sebagai penghubung atau feeder untuk angkutan rel, termasuk MRT dan LRT. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jakarta yang menjadikan transportasi berbasis rel sebagai tulang punggung sistem transportasi massal.
“Jadi tidak ada yang haltenya mubazir karena tetap termanfaatkan untuk integrasi antara angkutan jalan dengan angkutan rel,” tutur Syafrin.
Syafrin mengatakan, Dishub juga akan melakukan evaluasi demi menyesuaikan tarif MRT yang dianggap mahal oleh sebagian masyarakat untuk mencapai keterjangkauan. “Kalau itu (tarif), itu kan nanti di-adjust secara keseuruhan,” kata dia.
Editor: Rina Nurjanah
