Indeks Intoleransi

Direktur The Islah Center (TIC), Mujahidin Nur mengatakan, penelitian sejumlah lembaga swadaya masyarakat dalam beberapa tahun terakhir selalu menempatkan Jawa Barat di urutan pertama provinsi yang paling intoleran.

Pemerintah membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) yang dinilai bermasalah. Tujuan utamanya mendorong masuknya investasi. Padahal ada perda-perda yang dinilai mengabaikan toleransi.

ZN tidak naik kelas bukan karena dia bodoh. Ia menolak untuk mengikuti pelajaran agama, karena dia penganut aliran kepercayaan. Pihak sekolah pun berdalih hanya pelajaran dari enam agama yang diakui pemerintah yang ada di kurikulum. Bagaimana sebenarnya penyediaan guru agama yang diatur undang-undang?

Pemerintah provinsi dan daerah acap kali membuka ruang bagi kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan tindak-tindak kekerasan. Sementara aparat memilih mencari aman dengan diam ataupun mendiamkan. Banyaknya tindakan intoleran di Indonesia, ini menjadikan Indonesia negara dengan indeks toleransi paling rendah di dunia, terkait dengan banyaknya kasus pelanggaran hak asasi yang tak mendapatkan keadilan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari meminta Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti serius menata aparat kepolisian, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat. Pasalnya, di dua daerah tersebut kasus intoleransi tinggi.

Wacana tentang penggantian dasar negara dari Pancasila kepada yang lain bukanlah barang baru. Gejala ini punya akar historis panjang. Dalam penelitian yang dipimpin Bambang Pranowo, guru besar Sosiologi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, pada Oktober 2010 hingga Januari 2011, terungkap bahwa hampir 50 persen pelajar setuju tindakan kekerasan berdasarkan radikalisme Kelompok radikal yang membenarkan kekerasan ,anak muda Indonesia makin mengalami radikalisasi secara ideologis