Indeks Intoleransi

Kelompok-kelompok yang menyebarkan sikap intoleransi dengan cara-cara radikal mengancam kehidupan keberagaman. Hasil survei INFID dan jaringan GUSDURian menggambarkan hal itu.

Permasalahan internal yang terjadi di dalam agama itu sendiri menjadi salah satu pemicu kasus intoleransi di masyarakat.

Romo Franz Magnis-Suseno berbicara tentang kasus Ahok dan gejala intoleransi yang semakin menguat belakangan ini.

Ormas PAS yang membubarkan acara kebaktian di Bandung menolak meminta maaf. Padahal Wali Kota Ridwan Kamil sudah mewanti-wanti jika mereka tak meminta maaf, Pemkot Bandung akan melarang PAS berkegiatan di Kota Bandung.

Peristiwa pembubaran kegiatan ibadah oleh ormas Islam di Gedung Sabuga, Bandung belum lama ini menambah daftar panjang aksi intoleransi di Jawa Barat. Jawa Barat telah dinobatkan sebagai provinsi paling intoleran di Indonesia.

Oknum yang bertanggung jawab atas pembubaran ibadah di Gedung Sabuga dapat ditindak pihak kepolisian. Namun, penindakan itu bergantung pada fakta hukum yang terungkap.

Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) menyatakan sebagai kampus yang didirikan untuk pendidikan bagi anak bangsa dengan segala keberagaman suku, agama, dan latar belakang budaya. Pernyataan sikap ini dideklarasikan oleh Rektor UKDW Hanry Fariadi menyusul pemberitaan yang beredar di media sosial tentang tuntutan penurunan baliho promosi penerimaan mahasiswa baru (PMB)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Kombes Pol Rikwanto mengatakan kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Sabuga itu dihentikan karena syarat administasi yang belum dipenuhi.

Hendardi juga menilai bahwa cara-cara kerja polisi dalam menangani kasus-kasus semacam ini tetap tidak berubah, dimana polisi selalu memaksa kelompok minoritas untuk mengikuti kehendak kelompok intoleran.

Keinginan pemerintah membubarkan ormas yang tidak Pancasilais menjadi dilema. Di satu sisi, sebagai antisipasi terhadap ormas yang meresahkan dan membahayakan kesatuan NKRI. Namun, di sisi lain ada hak-hak berserikat yang harus ditaati pemerintah.

Jakarta terasa lebih panas setelah ucapan Ahok mengenai Surat Al-Maidah ayat 51 yang tersebar via situsweb dan media sosial. Banyak yang menyebutnya sebagai indikator tidak tolerannya Indonesia. Di kota-kota mana sesungguhnya paling banyak terjadi aksi intoleran?

Peringatan Asyura 2016 masih diwarnai tindakan diskriminatif, bahkan di Kendari dibubarkan. Padahal seharusnya mereka melindungi kelompok minoritas dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Publik merindukan polisi penjaga toleransi beragama.

Direktur The Islah Center (TIC), Mujahidin Nur mengatakan, penelitian sejumlah lembaga swadaya masyarakat dalam beberapa tahun terakhir selalu menempatkan Jawa Barat di urutan pertama provinsi yang paling intoleran.

Pemerintah membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) yang dinilai bermasalah. Tujuan utamanya mendorong masuknya investasi. Padahal ada perda-perda yang dinilai mengabaikan toleransi.

ZN tidak naik kelas bukan karena dia bodoh. Ia menolak untuk mengikuti pelajaran agama, karena dia penganut aliran kepercayaan. Pihak sekolah pun berdalih hanya pelajaran dari enam agama yang diakui pemerintah yang ada di kurikulum. Bagaimana sebenarnya penyediaan guru agama yang diatur undang-undang?

Pemerintah provinsi dan daerah acap kali membuka ruang bagi kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan tindak-tindak kekerasan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari meminta Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti serius menata aparat kepolisian, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat. Pasalnya, di dua daerah tersebut kasus intoleransi tinggi.

Wacana tentang penggantian dasar negara dari Pancasila kepada yang lain bukanlah barang baru. Gejala ini punya akar historis panjang.