Indeks Icjr

ICJR menilai hal yang memberatkan ialah Bahar sejak awal tahu bahwa korban masih anak-anak, tapi penganiayaan itu dianggap sebagai memberi pelajaran terhadap korban.

ICR dan MaPPI yang tergabung dalam koalisi reformasi KUHP memandang, masih ada permasalahan dalam pengaturan UU Tipikor dan RKUHP.

ICJR menolak isi pembahasan RUU Pemasyarakatan yang digagas pemerintah yang akan dikebut DPR masih kental upaya pembinaan dalam lapas.

Anggara mengatakan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alasan penghapusan pidana pada Ahmad Dhani.

Menurut Direktur Eksekutif ICJR, status kewarganegaraan seseorang tidak bisa dicabut lantaran melakukan tindak pidana.

ICJR mengecam tindak penyeratan dan pemukulan terhadap 26 narapidana yang di Lapas Nusakambangan pada 28 Maret 2019.

Meiliana dijerat dengan pasal penodaan agama karena mengeluhkan volume pengeras suara masjid kepada tetangganya. 

Menurut Anggara, pernyataan Wiranto tidak memiliki dasar hukum karena negara sudah punya mekanisme untuk mengakomodir orang yang tidak memilih melalui konsep kotak kosong. 

KUHAP yang ada saat ini tak menjelaskan mekanisme peradilan terhadap orang dengan disabilitas intelektual.

Direktur ICJR Anggara menjelaskan, kasus Wendra menggambarkan salah satu masalah pelik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Permenristekdikti nomor 5 tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat telah menghilangkan peran advokat untuk menggelar PKPA dan mengangkat advokat.

ICJR mengusulkan ke pemerintah untuk menerapkan pidana alternatif supaya penjara tidak penuh sesak.

 Amicus Curiae dari ICJR berisi penilaian terkait dengan kasus Nuril dan evaluasi terkait putusan tingkat sebelumnya, yakni kasasi yang memvonis 6 bulan penjara dan denda maksimal Rp500 juta.

Erasmus menekankan permohonan penangguhan terhadap Baiq Nuril harus dilihat dari dasar kemanusiaan.

Dirga menilai sejauh ini LPSK masih banyak bergerak di ranah kekerasan seksual, perdagangan orang, dan anak.

Peneliti ICJR Erasmus mengatakan, salah satu alasan UU ITE menjerat banyak korban karena rumusannya yang masih belum clear.

ICJR menegaskan warga yang memilih golput maupun mengampanyekan sikap politiknya tersebut tidak bisa dikenai sanksi pidana. 

Ia menduga, langkah Dirjen PAS sebagai institusi pemberi remisi juga berkaitan dengan penyelesaian masalah kelebihan kapasitas di lapas-lapas Indonesia.

ICJR menyatakan narapidana lanjut usia (napi lansia) sudah seharusnya mendapat perlakuan khusus dari pemerintah karena berbeda dari klasifikasi napi lainnya.

Pemerintah beralasan pembebasan Ba'asyir demi alasan kemanusiaan. Aktivis menilai Jokowi mestinya menggunakan alasan yang sama untuk membebaskan 51 terpidana mati.