Indeks Icjr
Aturan Hukum TPPO Harus Dievaluasi agar Pengungkapan Kasus Jelas
ICJR juga menemukan jaminan hak korban yang tidak cukup dijalankan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum TPPO.
ICJR Minta Pasal Pemberatan Ancaman Pidana dalam RUU ITE Dicabut
Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan pasal ini sering sekali digunakan sebagai alasan untuk sekadar dapat melakukan penahanan.
Bobby Minta APH Tembak Mati Begal, ICJR: Extrajudicial Killing
Tembak mati pelaku kejahatan yang merupakan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan.
ICJR Nilai Kritik Siswi SMP ke Pemkot Jambi Tak Bisa Dipidanakan
Adanya proses hukum membuat substansi kritik yang dilayangkan SFA ke Pemkot Jambi menjadi kabur.
ICJR: KUHP Baru Sudah Diundangkan, Eksekusi Mati Wajib Ditunda
Dalam KUHP baru hukuman mati tidak lagi dikategorikan sebagai jenis pidana pokok melainkan pidana yang bersifat khusus.
Menilik Jumlah Kasus Hukuman Mati di Indonesia per Tahun
Secara umum, merujuk ICJR, tren kasus hukuman mati pada 2021 masih didominasi oleh kejahatan narkotika.
Jaksa Tak Banding Vonis Eliezer, ICJR: Perbaikan Hukum Pidana
"Praktik baik kejaksaan-pengadilan dalam memperlakukan JC pada kasus Eliezer perlu menjadi catatan penting untuk perbaikan hukum acara pidana ke depan."
Soal Kasus Hasya, ICJR: Rujukan Utama Penyidik Semestinya KUHAP
Peneliti ICJR, Iftitahsari mengatakan, rujukan utama penyidik dalam hal ini seharusnya ialah KUHAP.
Jokowi Diminta Evaluasi Polri soal Gas Air Mata Kedaluwarsa
Penggunaan gas air mata kedaluwarsa bukan pertama kali terjadi, harus ada investigasi terhadap aparat dan tanggung jawab secara etik, disiplin dan pidana.
Kasus Brigadir J Harus Lanjut ke Pidana Obstruction of Justice
Upaya menghilangkan bukti rekaman CCTV menjadi salah satu adanya obstruction of justice pada kasus Brigadir J, menurut ICJR.
ICJR Ungkap 2 Masalah Jika TNI Aktif Isi Jabatan Sipil
ICJR menilai usulan revisi UU TNI seperti disampaikan Luhut seolah ingin mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru.
Penghapusan Pasal Karet Pencemaran Nama Baik Temui Jalan Buntu
ICJR menilai revisi pasal-pasal karet terkait ITE urung dilakukan di RKUHP.
ICJR: Pemerintah Tak Perlu Membuat Pedoman Kritik di RKUHP
ICJR menilai tidak perlu ada pedoman penyampaian kritik di dalam RKUHP.
ICJR Beri 5 Masukan untuk RUU TPKS, Salah Satunya soal KBGO
ICJR memberi masukan soal penguatan perumusan kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam RUU TPKS.
Lindungi Korban KBGO, ICJR Desak Pasal 27 Ayat 1 UU ITE Dihapus
Menurut ICJR, pasal 27 ayat (1) UU ITE akan membuat korban KBGO berpotensi rentan mengalami kriminalisasi karena dianggap melanggar kesusilaan.
ICJR Desak Perda Penyimpangan Seksual Kota Bogor Dicabut
ICJR mencatat beberapa pasal dalam Perda tersebut yang berpotensi menimbulkan masalah bagi kelompok minoritas seksual.
ICJR: Jual Beli Kamar Ilegal akibat Lapas Kelebihan Beban
ICJR menyebut praktik jual beli lapak tempat tidur disebabkan kondisi rutan yang kelebihan beban dan penuh sesak.
ICJR: Selama 2021, Vonis Hukuman Mati Mayoritas Kasus Narkotika
ICJR merilis temuannya terkait angka kasus hukuman mati dalam ranah penuntutan dan vonis selama 2021 mayoritas perkara narkotika.
Kerangkeng Manusia Bupati Langkat, ICJR: KuPP Harus Investigasi
Kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, menurut ICJR, harus ada investigasi independen yang dilakukan KuPP.
ICJR: Sanksi Pidana Tak Pakai PeduliLindungi Perlu Dipikirkan Ulang
Aturan jika ada yang tak pakai PeduliLindungi bisa dikenai sanksi pidana perlu dikaji lagi dan diharapkan tak diskriminatif.