Indeks Icjr

Penerapan hukuman mati di Indonesia dinilai tidak sesuai dengan tujuan awal untuk menimbulkan efek jera.

Menurut ICJR, kepemilikan sabu di bawah 1 gram diklasifikasikan sebagai pengguna narkotika dan wajib diupayakan rehabilitasi.

Jokowi menyebut pentingnya sebuah kritik, tetapi kenyataannya banyak kritik dibungkam. 

ICJR menilai anak sebagai kelompok rentan saat pandemi harus menjadi prioritas perhatian pemerintah sehingga diperlukan percepatan pengeluaran dari tahanan.

Pasal Penghinaan Presiden dinilai menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan berpendapat, kebebasan informasi, dan kepastian hukum.

Pemerintah didesak Aliansi Nasional Reformasi KUHP untuk melibatkan publik dan transparan dalam pembahasan RKUHP.

Mahfud MD dikirik karena mencontohkan kasus perkosaan dalam penerapan restorative justice.

Konten pornografi yang tidak ditujukan kepada publik dan untuk kepentingan diri sendiri tidak bisa dipidana.

Menurut Mahfud saat ini setidaknya ada 27 narapidana yang siap menjalani eksekusi hukuman mati.

Pembahasan RKUHP harus dikawal agar menghasilkan hukum pidana memenuhi unsur demokrasi dan sesuai aspirasi publik.

Aturan ini dianggap over kriminalisasi karena di ranah pidana, bukan perdata.

Draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pasal 278 dinilai ICJR masih sama dengan pasal lama, sehingga tak ada pembaharuan dan hanya copy paste.

ICJR meminta pemerintah lebih memperhatikan korban pemerkosaan daripada harus meributkan hukuman kebiri kimia yang diterima pelaku.

Koalisi Masyarakat Sipil dari KontraS hingga YLBHI menyomasi Kemkominfo soal pemblokiran internet di Papua.

ICJR mendesak kepolisian menghentikan pengusutan terhadap akun-akun medsos penyebar rekaman tindakan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua.

ICJR mengingatkan polisi bahwa perempuan dalam video merupakan korban, jangan sampai ikut dipidana.

ICJR menilai penangkapan Faisol Abod Batis dan penetapannya sebagai tersangka tidak berdasar serta berlebihan. 

ICJR menilai hal yang memberatkan ialah Bahar sejak awal tahu bahwa korban masih anak-anak, tapi penganiayaan itu dianggap sebagai memberi pelajaran terhadap korban.

ICR dan MaPPI yang tergabung dalam koalisi reformasi KUHP memandang, masih ada permasalahan dalam pengaturan UU Tipikor dan RKUHP.

ICJR menolak isi pembahasan RUU Pemasyarakatan yang digagas pemerintah yang akan dikebut DPR masih kental upaya pembinaan dalam lapas.