Indeks Helikopter Aw 101

"Pada agenda kali ini, KPK akan menegaskan kewenangan KPK bersama TNI untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan pihak sipil dan militer," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Gatot Nurmantyo menegaskan penyidikan dugaan kasus korupsi proyek pengadaan helikopter Agusta Westland 101 (AW-101) tetap berjalan meski ada gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka Irfan Kurnia Saleh.

"Hari ini, tim Biro Hukum KPK melakukan koordinasi dengan para penyidik POM TNI untuk hadapi dan siapkan praperadilan yang diajukan Irfan Kurnia Saleh dalam kasus helikopter AW 101," kata Febri.

KPK memeriksa saksi dari Bank BRI Cabang Mabes TNI Cilangkap guna mendalami proses pembayaran uang muka pemesanan helikopter AW-101.

Pemeriksaan fisik Helikopter Agusta Westland (AW) 101, Jakarta, Kamis (24/8).

KPK lakukan pemeriksaan fisik dalam penyelidikan kasus korupsi pengadaan helikopter AugustaWestland (AW)-101 TNI Angkatan Udara 2016-2017.

Penyidik KPK merencanakan pemeriksaan cek fisik helikopter AW-101 dalam penyidikan korupsi pengadaan helikopter angkut milik TNI AU tersebut hari ini.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya sudah mendapati terduga tersangka baru dalam proyek pengadaan helikopter helikopter AW101 yang merugikan negara milyaran rupiah itu, namun belum menetapkannya sebagai tersangka.

BPK akan membentuk tim khusus untuk pengusutan pengadaan helikopter Augusta Westland 101. Bahkan, BPK juga akan mengusut seluruh proses pengadaan alutsista di Kemenhan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengumpulkan bukti untuk mengusut keterlibatan pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi di pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101. 

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengumumkan kasus pembelian Helikopter AgustaWestland (AW) 101 diduga merugikan negara sebesar Rp220 miliar. Penyidik POM TNI sudah menetapkan tiga tersangka dari TNI AU di kasus ini.

KSAU mengklaim pengadaan Helikopter AW101 sesuai prosedur. Selain itu, pengadaan AW101 atas dasar kebutuhan.

Gatot Nurmantyo mempersoalkan Permenhan No. 28 Tahun 2015 yang dinilai telah menggerogoti wewenang Panglima TNI dalam bidang operasional dan rencana anggaran. Padahal, Permenhan itu sudah sesuai dengan undang-undang.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan anggaran yang digunakan untuk pembelian pesawat helikopter AW 101 1 unit tidak berasal dari Sekretariat Negara (Setneg).

Panglima TNI dan Menhan tidak dalam satu komando dalam persoalan pembelian helikopter AW 101. Sebagai Panglima TNI, Gatot merasa tak dilibatkan dalam pembelian ini. Tapi Menhan berlindung di balik Permenhan No 28 tahun 2015 yang menyebutkan TNI AU berhak mengajukan usulan anggaran kepada Menhan tanpa sepengetahuan Panglima TNI.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sama-sama mengaku belum tahu mendetail perihal pembelian Helikopter Agusta-Westland (AW)-101 oleh TNI Angkatan Udara.

Presiden Jokowi menyatakan akan meminta keterangan dan informasi lengkap dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait rencana pembelian helikopter AW 101 (Agusta Westland) oleh TNI Angkatan Udara. Presiden sekaligus mewanti-wanti jajarannya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terkait pembelian tersebut.