tirto.id - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sama-sama mengaku belum tahu mendetail perihal pembelian Helikopter Agusta-Westland (AW)-101 oleh TNI Angkatan Udara.
Presiden Jokowi menyatakan akan meminta keterangan dan informasi lengkap dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu soal pembelian helikopter AW 101 itu. Presiden bahkan mewanti-wanti jajarannya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terkait pembelian tersebut.
"Saya nanti akan tanyakan ke Kemenhan karena ini urusannya dari Kementerian Pertahanan. Yang jelas satu saja, kalau ada penyelewengan tahu sendiri," tegas Presiden Jokowi usai meresmikan pos lintas batas negara Motaain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (28/12/2016).
Presiden Jokowi sebaliknya mengatakan, saat ini pemerintah berencana memajukan industri pertahanan dan memprioritaskan produksi alutsista dalam memenuhi kebutuhan pertahanan.
"Sejak awal kalau dalam negeri bisa, ya dalam negeri. Kalau tidak, dari luar pun juga harus ada hitungannya, ada kalkulasinya," ujar Presiden.
Sementara itu, sebagaimana dilaporkan Antara, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengaku belum tahu persis soal pembelian helikopter--yang pernah ditolak setahun lalu tersebut.
"Saya belum tahu proses pembeliannya, tapi seperti disampaikan tadi, di keputusan ratas (rapat terbatas) itu jangan beli," tegas Wapres JK di Pesawat Kepresidenan RJ-85 menuju Jakarta, Rabu (28/12).
Sebelumnya, pada ratas 3 Desember 2016 lalu, Presiden Joko Widodo menolak rencana pembelian Helikopter AW-101 karena terlalu mahal dalam kondisi keuangan negara saat ini.
Namun, TNI AU berpendapat bahwa yang ditolak oleh Presiden Jokowi adalah helikopter yang dipergunakan untuk fasilitas VVIP, sedangkan Helikopter AW-101 yang dibeli untuk keperluan pencarian dan penyelamatan (SAR).
Menurut Wapres, jika memang alasan pembelian helikopter tersebut untuk keperluan SAR, maka Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di bawah Menteri Puan Maharani harus dilibatkan.
"Laporan prosesnya harus rinci, saya kira nanti lihat juga bagaimana nantinya," kata Wapres.
"Setiap pembelian itu ada tim industri di dalam negeri, jadi kita lihat laporannya nanti," lanjut dia dalam perjalanan dari Kota Bima, NTB, menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Harga satu unit Halikopter AW-101 buatan Inggris dan Italia tersebut mencapai 55 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp761,2 miliar dinilai Presiden Jokowi terlalu mahal dan tak sesuai kondisi keuangan negara.
TNI AU kemudian mengajukan pembelian satu unit helikopter AW-101 melalui surat kepada Kementerian Pertahanan pada 29 Juli 2016 untuk kebutuhan angkut militer.
Rencana Kementerian Pertahanan yang telah bergulir sejak setahun lalu tersebut sudah ditolak pemerintah.
Sumber: Antara
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH
