Indeks Headline

Tujuan penggeledahan di dua lokasi ini untuk mencari dokumen kegiatan Komdis serta dokumen pendanaan.

Misbah menyatakan, upaya mengaitkan gaji ASN dengan pilihan politik di Pilpres 2019 merupakan hal yang aneh.

Bila mereka tidak menyerahkan atau melebihi batas waktu yang ditentukan, maka caleg terpilih dapat ditunda pelantikannya.

Polisi membantah kriminalisasi, karena penyelidikan berdasar laporan polisi dari masyarakat.

Menurut INDEF, masuknya baja Cina dalam jumlah besar ke Indonesia diyakini memiliki keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah.

Sejak menjalani kasus hingga menjelang eksekusi, Buni Yani meminta pengawalan Wakik Ketua DPR RI.

Rudiantara dilaporkan dengan Pasal 282 juncto Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Teror pembakaran mobil terjadi di 11 lokasi di Semarang.

PT KAI memperpanjang promo KA Pangandaran hingga 28 Februari 2019. Cara membeli tiket kereta api ini bisa melalui  KAI Access atau situs KAI.

KPK telah merampungkan berkas penyidikan kasus suap Wali Kota Pasuruan. 

Menurut beberapa ahli hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera menyebut kasus penahanan yang dialami artis Vannesa Angel (VA) sebagai salah satu bukti carut-marut persoalan penahanan di Indonesia.

Gatot tetap meyakinkan bahwa surat edaran tersebut nantinya akan tetap dicabut setelah melalui pengkajian.

Erasmus menekankan permohonan penangguhan terhadap Baiq Nuril harus dilihat dari dasar kemanusiaan.

PT Inalum (Persero) secara resmi membentuk lembaga riset dan inovasi, Institut Industri Tambang dan Mineral atau Mining and Minerals Industry Institute (MMII).

KKI mendesak Kemenhub untuk mencabut izin atau persetujuan pemberlakuan bagasi berbayar dari tiga maskapai.

Menurut Mahfud MD, kasus Rocky naik karena momentum Pemilu saja. Setelah Pemilu 2019, kasus akan tenggelam.

Menurut Arief, pihaknya sejak awal telah memastikan spesifikasi kotak suara, bahkan sebelum dilakukan proses produksi.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyebutkan pemerintah provinsi belum optimal dalam mengatasi ketimbangan yang terjadi di ibu kota.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk tidak mempolitisasi proses hukum terhadap Buni Yani.

Zat psikoaktif baru akan diajukan oleh BNN untuk masuk menjadi bagian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.