Indeks Hard News

Maqdir Ismail akan diperiksa terkait pernyataannya soal pengembalian uang senilai Rp27 miliar oleh pihak swasta terkait perkara korupsi BTS 4G Kominfo.

MA menghormati proses hukum yang dilakukan KPK usai menahan Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan.

KPK juga akan mengembangkan penelusuran pengurusan perkara di MA melalui keterangan para saksi serta analisa alat bukti yang didapat dari Hasbi Hasan.

Saksi ahli agama dari Kemenag, NU, Muhammadiyah, dan MUI akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang.

Kemenkeu menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir tahun mencapai Rp515,8 triliun.

Kemenkes mengklaim telah menggelar 115 kegiatan partisipasi publik dengan mengundang 1.200 stakeholder dan peserta mencapai 72.000 orang.

Prediksi IHSG menguat pada sesi pembukaan perdagangan pagi ini, Kamis (13/7/2023). Ada sejumlah rekomendasi saham hari ini.

Ketua KPK Firli Bahuri juga menjelaskan konstruksi perkara kasus ini termasuk peran Hasbi Hasan dalam mengurus kasasi perkara di MA.

Menlu Retno Marsudi membahas situasi kawasan bersama Menlu Australia Penny Wong dan Menlu India Jaishankar dalam pertemuan trilateral hari ini.

Menko Polhukam RI Mahfud MD membeberkan Panji Gumilang dan Pesantren Al Zaytun merupakan ekor dari gerakan NII rintisan Kartosoewirjo.

Waketum Nasdem Ahmad Ali menjelaskan alasan Yenny Wahid bisa menjadi cawapres yang juga penyeimbang sosok Anies.

Kundera mengembuskan napas terakhirnya di apartemen kediamannya di Paris, Prancis pada Selasa (11/7/2023) waktu setempat.

Satgasus Pencegahan Korupsi Polri menggelar FGD membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan usulan solusi atas permasalahan tambang ilegal.

Nasdem hanya mengundang partai-partai koalisi untuk hadir dalam acara Apel Siaga di GBK.

Lawrence mengklaim telah menggalang dukungan dari segenap akar rumput agar konsolidasi Munaslub bisa terlaksana.

Prasetyo mempertanyakan kondisi darurat dan urgensi pembentukan pansus stadion JIS.

Firli menyebut Hasbi sepakat ambil bagian mengawal dan mengurus kasasi perkara.

Menurut IDI, Omnibus Law yang mencabut sembilan UU lama dalam waktu enam bulan merupakan proses yang luar biasa dan patut dipertanyakan.

IDI mempermasalahkan prosedural pembahasan UU Kesehatan yang dianggap tidak melibatkan partisipasi publik.