Indeks Fahri Hamzah

Fahri menduga Nazaruddin bersekongkol dengan KPK.

Fahri Hamzah dituding Nazaruddin terlibat dalam kasus korupsi selama menjadi wakil ketua komisi III di DPR.

Apabila Nazaruddin menyampaikan laporan mengenai keterlibatan Fahri Hamzah di kasus korupsi, KPK akan mengkaji sekaligus memeriksa bukti-buktinya.

Nazar mengaku akan menyerahkan semua data dan peran Fahri dalam kasus korupsi ke KPK.

Fahri Hamzah menuding ada persekongkolan antara Nazarudin dan KPK.

KPK mempersilakan Nazaruddin melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Fahri Hamzah. KPK menyatakan akan mengkaji laporan tersebut sebagaimana pengaduan publik lainnya ke lembaga itu.

Yuddi Chrisnandi keluar-masuk Golkar. Fahri Hamzah pun ditawari masuk Golkar. Golkar memang bisa dan biasa ditinggalkan dan dimasuki siapa saja.

Fahri Hamzah menyarankan pembentukan lembaga pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan melalui revisi UU KPK.

"Keputusan itu menegaskan sesuatu yang wajar dan normal dalam tradisi presidensialisme bahwa lembaga pengawas tertinggi di negara kita ini adalah DPR RI," kata Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah menilai pasal penghinaan presiden merupakan peninggalan jaman kolon sehingga harus segera ditarik.

Fahri Hamzah meminta agar pemuda Indonesia memiliki pemikiran kritis jelang dimulainya tahapan pemilu 2019.

Fahri meminta Anies fokus bekerja mengurus DKI Jakarta.

Saat memberi sambutan di Mukernas KAKAMMI, Fahri sempat menunjukkan 'kartu merah' dari atas podium.

"Presiden itu objek kritik. Tapi kalau ada yang hina presiden laporkan saja secara pribadi," kata Fahri.

Menurut Fahri Hamzah, pasal penistaan agama jangan sampai jadi pasal karet karena hingga saat ini belum ada definisi yang jelas mengenai penistaan agama.

Fahri merupakan peraih suara terbanyak di DPP PKS dan NTB pada Pemilu 2014.

Fahri menyarankan kepada Jokowi agar membuat peraturan khusus terkait PJ kepala daerah.

Fahri Hamzah menyebut ada upaya menjegal Ganjar Pranowo maju di Pilgub Jateng. Tapi Ganjar mengaku tidak tahu. "Saya berpikiran positif saja," kata Ganjar.

Meski menang di pengadilan, menurut logika ketatanegaraan seharusnya Fahri Hamzah menerima keputusan partai.

Fadli Zon menyatakan, Pimpinan DPR tetap akan mempertimbangkan putusan hukum di PN Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI yang menolak banding PKS.