Indeks Fahri Hamzah

Fahri Hamzah menganggap wacana penunjukan Plt Ketua DPR belum mendesak karena tugas Ketua DPR yang berhalangan bisa digantikan oleh semua Wakil Ketua DPR.

Ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD.

"Saya sempat berkomunikasi sebentar dengan Novanto tadi malam, ketika rumah pribadinya digeledah oleh penyidik KPK. Novanto saat itu mengatakan ada di Jakarta," kata Fahri Hamzah.

Pimpinan DPR hanya bisa diganti jika ada keputusan hukum yang bersifat tetap atau dilakukan melalui keputusan fraksi di DPR.

"Status tersangka dan penahanan Setya Novanto tidak akan mengganggu kinerja dan soliditas pimpinan DPR RI," kata Fahri Hamzah

Jika Fahri Hamzah tidak pernah berkomentar "Sinting!" untuk gagasan penetapan Hari Santri, boleh jadi Jokowi tidak jadi presiden dan aspirasi kaum santri itu nasibnya masih terlunta-lunta.

Pernyataan Fahri ini dilontarkan dalam merespon pidato Anies terkait istilah "pribumi" yang menuai kontroversi saat pidato politik di Balai Kota usai pelantikan, Senin (16/10/2017).

Ketidakhadiran Djarot Saiful Hidayat di Sertijab Anies-Sandi, menurut Fahri Hamzah, mengesankan ada hubungan tidak harmonis antara kepala daerah lama dan yang baru di DKI Jakarta.

Anggaran sebesar Rp2,6 triliun yang diajukan Polri untuk Densus Tipikor dinilai wajar oleh Fahri Hamzah.

DPR menyetujui lima hakim agung setelah proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

Sekretaris F-PAN mengusulkan partainya keluar dari Pansus Hak Angket DPR jika maksud dari ketukan palu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah adalah untuk menyetujui perpanjangan masa kerja pansus.

Keputusan Fahri Hamzah yang mengetuk palu secara sepihak mendapat protes dari sejumlah anggota dewan yang hadir.

Sebagai pimpinan DPR, Fahri menyatakan lembaganya mendukung upaya revisi film Pengkhianatan G30S/PKI yang dilontarkan Presiden Jokowi.

Fahri menilai, tindakan Fadli Zon yang menandatangani surat permintaan Setya Novanto yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melanggar etika.

Di HUT DPR ke-72 ini, FITRA menilai fungsi anggaran dan pengawasan lembaga legislatif tersebut belum optimal.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan anggaran untuk biaya pembuatan desain dan konsultan proyek pembangunan gedung baru DPR RI sudah masuk dalam RAPBN 2018 usulan pemerintah.

Fahri Hamzah menilai rencana pemerintah mengalihkan dana subsidi ke sektor produktif bisa mengancam neraca keuangan rumah tangga rakyat.

Menurut Fahri, daripada membangun mall, lebih baik dibangun apartemen yang bisa digunakan anggota DPR.

Fahri Hamzah memberikan saran agar bukti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Viktor diverifikasi di MKD.

Juru bicara KPK Febri Diansyah tidak ambil pusing terhadap pihak yang menganggap KPK hanya mengurusi kasus kecil di pedesaan.