tirto.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengkritik pernyataan Kapolri Tito Karnavian yang menyatakan acara reuni 212 ditunggangi unsur politik. Fahri menyatakan kritik Tito terhadap acara yang dihelat pada Sabtu (2/12/2017) di kawasan Monumen Nasional (Monas) tidak pada tempatnya.
"Kapolri harusnya tidak perlu membuat analisa politik. Dia penegak hukum," ucap Fahri di Monas Jakarta pada Sabtu (2/12).
Sebagai aparat penegak hukum, Fahri justru meminta Tito menjaga keamanan dan keharmonisan antar aparat dengan gerakan kaum Islam. Ia pun menampik anggapan Tito yang menyatakan acara ini ditunggangi unsur politik di dalamnya.
"Enggak ada unsur politik, buktinya ini berjalan seperti biasa. Dia harusnya datang hadir dia bersalaman cipika-cipiki dengan orang-orang. Takutnya apa. Kalau mau berdebat ide liberalisme, radikalisme, ayo ngomong sama saya," kata Fahri menegaskan.
Baca: Kapolri Tito Sebut Peringatan 212 Sarat Kepentingan Politik
Ia juga meminta agar Tito tidak termakan pikiran asing dalam memberikan penilaian. "Saya bisa tunjukkan, orang-orang itu lebih radikal atau lebih merusak bangsa. Jangan terkooptasi pikiran asing. Hadirlah sebagai bangsa sendiri," ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan bahwa kepolisian tidak seharusnya memihak dan harus menjadi hamba penegak hukum serta ikut membela kebenaran. Seperti terkait kasus Rizieq Shihab.
"Jangan dia memihak di sini. Begitu tiba di kelompok yang menyelenggarakan acara ini hukum cepat bertindak, tapi ketika pihak yang mengkritik acara ini hukum tumpul," ujarnya.
Jika demikian, maka ia menganggap pihak kepolisian yang justru akan merusak hukum. "Kalau tidak ada keadilan dan kepastian hukum akan buat orang resah dan gelisah dan itu akan membuat negara kita tidak aman," katanya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara soal peringatan 1 tahun aksi bela Islam 212 yang akan digelar pada Sabtu (2/12) di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Menurut mantan Kapolda Papua tersebut, peringatan 212 yang berbarengan dengan salat berjamaah hari Maulid Nabi itu sarat dengan kepentingan politik.
Ia menandaskan acara ini tentu mempunyai muatan politik tertentu, terutama dalam menyambut Pilkada serentak 2018 mendatang atau Pilpres 2019. "Ini juga enggak akan jauh-jauh dari politik juga, politik 2018. Ini pastinya ke arah politik 2018-2019," ungkap Tito di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Alexander Haryanto
