Indeks Fahri Hamzah

Sekretaris F-PAN mengusulkan partainya keluar dari Pansus Hak Angket DPR jika maksud dari ketukan palu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah adalah untuk menyetujui perpanjangan masa kerja pansus.

Keputusan Fahri Hamzah yang mengetuk palu secara sepihak mendapat protes dari sejumlah anggota dewan yang hadir.

Sebagai pimpinan DPR, Fahri menyatakan lembaganya mendukung upaya revisi film Pengkhianatan G30S/PKI yang dilontarkan Presiden Jokowi.

Fahri menilai, tindakan Fadli Zon yang menandatangani surat permintaan Setya Novanto yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melanggar etika.

Di HUT DPR ke-72 ini, FITRA menilai fungsi anggaran dan pengawasan lembaga legislatif tersebut belum optimal.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan anggaran untuk biaya pembuatan desain dan konsultan proyek pembangunan gedung baru DPR RI sudah masuk dalam RAPBN 2018 usulan pemerintah.

Fahri Hamzah menilai rencana pemerintah mengalihkan dana subsidi ke sektor produktif bisa mengancam neraca keuangan rumah tangga rakyat.

Menurut Fahri, daripada membangun mall, lebih baik dibangun apartemen yang bisa digunakan anggota DPR.

Juru bicara KPK Febri Diansyah tidak ambil pusing terhadap pihak yang menganggap KPK hanya mengurusi kasus kecil di pedesaan.

Fahri Hamzah memberikan saran agar bukti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Viktor diverifikasi di MKD.

Fahri mengatakan presiden bisa digulingkan karena peredaran dokumen yang memuat nama-nama anggota, pengurus, dan simpatisan HTI.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Suwarjono mempertanyakan alasan Fahri mengkritik para wartawan KPK.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK ke Kejaksaan Agung hanya untuk silaturahmi.

Bagi Fahri Hamzah, beribadah di kampung dengan segala keterbatasan jauh lebih mudah menghadirkan kekhusyukan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan tindakan Fahri Hamzah yang menemui tersangka kasus suap auditor BPK tanpa izin. KPK meminta Wakil Ketua DPR RI itu tak ikut campur dalam proses hukum di kasus tersebut.

Lima fraksi di DPR RI mengirim anggotanya untuk masuk ke dalam Pansus Hak Angket KPK. Hanya Fraksi PKS dan Demokrat yang memastikan tidak mengirimkan perwakilannya.

Fraksi PKS menolak hak angket untuk KPK yang telah diketok Fahri Hamzah pada Sidang Paripurna 28 April lalu. Menurut PKS, dalam persetujuan hak angket itu Fahri bertindak atas nama pribadi.

Kedatangan Fahri Hamzah ke Manado ditolak oleh berbagai elemen masyarakat yang telah menunggu di Bandara Sam Ratulangi maupun Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Fadli Zon dan Fahri Hamzah diduga tidak taat membayar pajak. Hal ini terungkap melalui kesaksian asubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno.

Aktivis antikorupsi menilai tindakan Fahri Hamzah memutuskan hak angket menghalangi KPK dalam mengungkap kasus korupsi e-KTP.