FITRA: Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPR Masih Buruk

tirto.id - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi dan pengawasan anggaran masih buruk. Keberpihakan lembaga legislatif terhadap kepentingan rakyat juga masih minim.

Sekretaris Jenderal FITRA, Yenny Sucipto mengatakan dalam menjalankan fungsi anggaran, anggota DPR kerap mengedepankan kepentingan dirinya sendiri ketimbang rakyat yang diwakilinya.

“Soal mandataris kesahatan tidak sampai 5 persen. Mereka lebih kepada tax amnesty daripada membuat program yang sustainable,” kata Yenny, kepada Tirto, Selasa (29/8/2017).

DPR sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat seharusnya dapat memaksimalkan fungsi anggaran dan kontrol terhadap program pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat. “Soal dua fungsi itu yang harus dimaksimalkan,” kata Yenny.

Selain itu, kata Yenny, dalam pembahasan anggaran, DPR juga belum sepenuhnya transparan. Masih banyak pembahasan anggaran yang tertutup, terutama soal program taktis. Misalnya, saat membahas anggaran dengan instansi pemerintah yang menjadi mitra kerjanya. “Itu masih ada peraturan yang memperbolehkan tertutup,” ujarnya.

Pembahasan bujet yang tidak transparan itu, kata Yenny, membuka peluang bagi oknum-oknum di DPR untuk bermain anggaran dan melakukan korupsi. Sebab, kata dia, bicara korupsi di DPR tidak bisa secara kelembagaan, melainkan lebih banyak dimainkan oknum. Ia mencontohkan, kasus Hambalang dan e-KTP yang banyak menyeret sejumlah politisi Senayan.

Karena itu, DPR harus lebih terbuka dalam setiap pembahasan anggaran, terutama di tingkatan komisi dan Badan Anggaran (Banggar). Sebab, rapat paripurna hanya pengambilan keputusan saja.

“Sebenarnya [transparansi] itu bisa menjadi momentum buat DPR menambah kepercayaan publik,” kata dia.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menolak penilaian FITRA soal belum memaksimalkan dua fungsi DPR, yaitu anggaran dan pengawasan. Fahri justru mengklaim, DPR sudah sangat transparan dan berpihak kepada rakyat.

"Kurang transparan apa DPR ini? Masih saja disebut lembaga korup. Suruh belajar lagilah yang bilang begitu,” kata Fahri, di Komplek Senayan, Selasa (29/8/2017).

Fahri menyebut kasus-kasus seperti Hambalang dan e-KTP hanya karangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan fiktif belaka.

“Hambalang disebut setiap orang dapat 2000 dollar, mana buktinya? Soal e-KTP juga itu kata Mendagri sudah selesai, tapi ujug-ujug ada angka Rp23 triliun. Karangan semua itu,” kata Fahri.

Pada dasarnya, menurut Fahri, semua yang dilakukan oleh DPR adalah berpihak kepada rakyat. “Sudahlah jangan ikut-ikutan KPK. Mereka itu lembaga yang korup,” kata Fahri.