tirto.id - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan anggaran untuk pembuatan desain dan biaya konsultan pembangunan Gedung baru DPR RI masuk dalam RAPBN 2018 rancangan pemerintah.
"Saya lupa (besarannya), itu mungkin sekitar Rp30 milyar," kata Fahri di komplek gedung DPR RI pada Rabu (16/8/2017).
Fahri mengatakan dana untuk pembangunan Gedung baru DPR RI akan diturunkan bertahap setiap tahun atau memakai skema anggaran tahun jamak. "Di tahun pertama, itu sekitar 500 miliar," kata Fahri.
Meskipun demikian, menurut Fahri, perencanaan teknis itu masih akan dibahas lagi dalam rapat DPR RI mengenai RAPBN 2018.
"Secara teknis, kalau mitranya Sekjen itu di komisi 3 untuk pengawasan. Lalu setelah itu mereka lapor ke BURT (Badan Urusan Rumah Tangga DPR) untuk disampaikan ke Banggar, baru kemudian ke Kemenkeu," kata Fahri.
Fahri menilai hal ini wajar sebab perencanaan proyek pembangunan gedung DPR ini sudah lama dan sudah seharusnya tercantum dalam RAPBN 2018.
"Nanti saya kasih dokumennya. Gak mungkin kita bohong. DPR ini terlalu terbuka untuk kita bohong. Ini sudah transparan semua," kata Fahri.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto menyatakan setuju dengan rencana pembangunan gedung baru DPR. Menurut dia, gedung DPR saat ini sudah remuk.
"Itu gedung paling ramai di republik ini. Kantor paling ramai di republik ini. Liftnya setiap saat itu rusak terus. Itu sangat berbahaya," kata Bambang.
Bambang menyatakan PDIP hanya sepakat soal rencana pembangunan gedung baru DPR. Sementara untuk usulan pembangunan apartemen bagi anggota DPR, PDIP akan menolaknya.
"Kalau apartemen ngapain (untuk apa). Kita sudah punya rumah dinas. Rumah dinas sudah ada, terus mau diapain (digunakan apa)," kata dia.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Addi M Idhom
