tirto.id - Ketua DPR Setya Novanto mengaku masih akan mempertimbangkan soal pembangunan gedung DPR baru yang menjadi bagian dari penataan komplek DPR Senayan. Meskipun, dirinya telah membatalkan wacana pembangunan apartemen bagi anggota DPR.
Pasalnya, kata Novanto, seperti yang disampaikan Ketua Tim Penataan DPR Fahri Hamzah bahwa pembangunan gedung DPR relevan dengan kondisi saat ini karena membutuhkan penambahan kapasitas untuk seluruh pegawai DPR.
"Yang ditempati sekarang ini hanya muat jumlahnya sangat minim, yaitu dengan kapasitas 800-1400 orang dan sekarang ini 7 daripada tenaga ahli belum lagi alat-alat dan itu yang disampaikan kepada saya minta dipertimbangkan untuk bisa dipertimbangkan lagi," kata Novanto di Komplek DPR Senayan, Selasa (22/8/2017).
Meskipun begitu, Novanto menolak menjelaskan secara detail perihal perencanaan pembagunan gedung baru tersebut. "Ya itu nanti Pak Fahri yang bisa menjelaskan lebih detail," kata Novanto.
Menanggapi hal itu, Fahri Hamzah yang juga sebagai Wakil Ketua DPR menyatakan pembangunan gedung baru sebatas wacana dan tidak bisa menjelaskan detail untuk proses penganggarannya.
"Saya enggak tahu. Kalau itu nanya Sekjen. Kami ini bukan kuasa pengguna anggaran. Kami hanya memberikan ide sebagai saya wakil ketua bagian Kesra. Di bawah saya itu ada BURT dan MKD yang saya koordinir," kata Fahri di Komplek DPR Senayan, Selasa (22/8).
Terkait hal ini, Fahri juga meminta agar diambil alih oleh eksekutif yang menurutnya memegang kuasa penggunaan anggaran.
"Enggak boleh kuasa pengguna anggaran itu legislatif. Kami ini politisi. Enggak ada dalam perencanaan kami itu bangun gedung, bangun proyek. Dan kalau mendiskusikannya ya wacana," kata Fahri.
Dirinya pun menjelaskan pembangunan gedung akan itu diputuskan di Sekjen DPR RI dan kemudian diusulkan ke Banggar DPR yang akan mendiskusikannya dengan pemerintah untuk mendapatkan persetujuan.
"Sudahlah bersihkan ini dari legislatif kasih pemerintah," kata Fahri.
Berbeda dengan wacana pembangunan apartemen yang banyak ditolak oleh fraksi di DPR seperti PAN dan PPP, pembangunan gedung masih menjadi pertimbangan mereka.
Wakil Ketua Fraksi PAN Yandri Sutanto menyatakan fraksinya menolak pembangunan apartemen karena dipandang elitis dan identik dengan bermalas-malasan. Tapi, untuk gedung ia mengaku mendukung.
"Kalau mau memperbaiki fasilitas yang lain untuk penunjang seperti kamar mandi yang saat ini memang saat memprihatinkan tidak masalah," kata Yandri di Komplek DPR Senayan, Rabu (16/8) lalu.
Perlu diketahui, sebelumnya anggaran pembangunan gedung DPR akan diambil dari APBN seperti halnya yang diusulkan oleh BURT DPR untuk menaikkan anggaran DPR di tahun 2018 menjadi 5,7 triliun rupiah dari sebelumnya 4,8 triliun.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
