Setya Novanto: DPR Batalkan Pembangunan Apartemen

Ketua DPR Setya Novanto menyatakan proses pembatalan pembangunan apartemen sudah dibicarakan dengan Fahri Hamzah dan Fadli Zon selaku pimpinan DPR lainnya.

Menurut Novanto, dalam hasil diskusinya dengan Fahri sebagai ketua tim penataan kawasan parlemen, bahwa bila jadi dibangun apartemen untuk anggota DPR, maka pengembalian rumah di komplek DPR Kalibata dan Ulu Jami akan memakan proses yang panjang.

"Itu harus melalui proses nanti disampaikan dulu di Setneg, belum lagi proses-proses yang lain yang sangat panjang, dan ini (komplek DPR) tentu sudah layak bagi anggota DPR," kata Novanto di Komplek DPR Senayan, Selasa (22/8/2017).

Novanto pun mengatakan keputusan pembatalan pembangunan apartemen DPR ini sudah final. Karena, menurutnya, Fahri sudah menyetujui pembatalan tersebut dan memiliki pandangan yang sama dengannya bahwa perumahan DPR saat ini masih layak untuk ditempati.

"Yang lebih kita pikirkan adalah yang penting buat kepentingan yang lebih jauh adalah untuk kepentingan rakyat," kata Novanto.

Dikonfirmasi ke Fahri Hamzah, dirinya membenarkan adanya keputusan pembatalan pembangunan apartemen oleh Ketua DPR karena tidak ingin menjadi ribut di masyarakat.

"Pak Nov ngomong begitu ya karena enggak mau ribut aja. kita baru ngomong ini kawasan harus ditata, udah jadi ribut sedunia padahal belum ada rencananya," kata Fahri di komplek DPR Senayan (22/8/2017).

Maka, Fahri menyayangkan keributan yang ada di masyarakat mengenai hal ini. Karena, menurutnya, itu baru wacana dan seharusnya dipandang sama dengan wacana pembangunan ibukota oleh presiden.

"Masak mau menata kawasan parlemen aja kita ribut sedunia. Pemerintah mau mindahin ibukota aja kita biasa-biasa aja. Santai aja masak bangun satu gedung aja kita ribut. Tapi, bangun ibu kota itu idenya presiden. Biasa aja," kata Fahri.

Selain itu, Fahri pun menyatakan pembahasan soal apartemen tak akan dibawa ke dalam pembahasan RAPBN. "Sekali lagi enggak usah dibahas lah karena ketua DPR sudah bilang gak ada lah. Memang gak ada rencana itu," kata Fahri.

Pernyataan Fahri ini berbeda dengan sebelumnya usai pidato nota keuangan di DPR 16 Agustus lalu. Saat itu Fahri menyatakan soal pembangunan gedung dan apartemen sudah disetujui di RAPBN untuk biaya konsultasi dan desain dengan anggaran lebih kurang Rp30 miliar.

Sementara, Ketua BURT DPR Anton Sihombing belum bersedia berkomentar soal hal ini saat dihubungi Tirto. Dirinya menyatakan akan bertemu dahulu dengan pimpinan DPR.